masukkan script iklan disini
Oleh: M. Dawam Rahardjo, Rektor Universitas Islam ‘45, Bekasi
(FORUM KEADILAN, No. 26, Tahun V, 7 April 1997)
RADARHUKUM.SITE, MEDAN (10/4/26).
Keluhan terhadap ilmu-ilmu sosial, yakni ilmu-ilmu sosial nonekonomi, sudah muncul sejak awal Orde Baru. Waktu itu, ilmu-ilmu sosial sangat diharapkan sumbangannya terhadap pembangunan. Mungkin, karena ketika itu, yang lebih nampak tampil adalah para ekonom. Namun, setidak-tidaknya, kita sudah bisa menyebut nama-nama besar seperti Selo Soemardjan (sosiolog), Fuad Hasan (psikolog), Soedjatmoko (budayawan), dan Koentjaraningrat (antropolog).
Suhadi Mangkusuwondo, yang nota bene adalah ekonom dari UI, barangkali adalah orang pertama yang berbicara mengenai pentingnya "faktor-faktor nonekonomi dalam pembangunan." Tapi, sebenarnya, bila kita mau jujur, menjelang dan di awal Orde Baru, pembicaraan mengenai modernisasi tak kalah gencarnya dibanding dengan pembicaraan mengenai pembangunan ekonomi. Hanya saja, yang kebanyakan berbicara bukan dari kalangan ahli ilmu-ilmu sosial profesional, tetapi, misalnya, dari para wartawan senior. Lagi pula, yang terutama muncul pun analisa-analisa sosial yang lebih banyak bermuatan kritik. Padahal, yang mungkin diharapkan adalah konsep-konsep rekayasa sosial (social engineering).
Tentang sosiologi, Bruce J. Kohen berkata, "Pemerintah kita harus bisa memprakirakan keadaan yang akan terjadi di masa depan, serta mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi." Selanjutnya dikatakan, "Sebagai contoh, dengan mempergunakan temuan-temuan sosiologi, maka perencana sosial harus bisa memperkirakan kebutuhan sekolah, fasilitas kesehatan, lembaga perbaikan, pusat pensiunan, untuk menyebut beberapa di antaranya."
Mengacu pada harapan kaum sosiolog sendiri mengenai profesinya, kita sebenarnya tidak perlu kecewa terhadap sumbangan ilmu-ilmu sosial dalam pembangunan di Indonesia. Misalnya, jika kita melihat pada Repelita. Tengoklah rencana-rencana di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan pedesaan, pembangunan perkotaan, juga agama. Malahan bisa disimpulkan, rencana-rencana sosial lebih menonjol dari rencana-rencana ekonomi. Salah satu sumbangan yang sangat nyata hasilnya adalah keberhasilan di bidang pembangunan kependudukan. Dan, peranan Haryono Suyono, seorang sosiolog, ahli demografi dan komunikasi lulusan Universitas Chicago itu tak dapat diabaikan.
Sosiolog dan antropolog mungkin masih disebut langka atau kurang berperan. Tapi, beberapa di antaranya cukup vokal, misalnya, Loekman Soetrisno (UGM), Arief Budiman (UKSW), atau Soetandyo (Unair). Apabila yang kita dengar adalah seluruh ahli atau pengamat sosial nonekonomi, maka suara mereka memang terdengar sangat riuh. Terutama akhir-akhir ini, setelah timbulnya gejala kesenjangan sosial- ekonomi.
Sebenarnya, perhatian ahli-ahli ilmu-ilmu sosial banyak dicurahkan ke soal-soal modernisasi, atau aspek rekayasa sosialnya. Alwi Dahlan umpamanya, mengatakan, cukup banyak kajian dilakukan para ahli ilmu-ilmu sosial tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Sebut saja, misalnya, mengenai etos kerja, hubungan antarumat beragama, sosialisasi nilai-nilai budaya kepada genersi muda, dan aspek sosial-budaya kepariwisataan. Sejumlah ahli ilmu-ilmu sosial antardisiplin baru-baru ini juga melakukan penelitian mengenai sistem pemilu. Telah banyak pula dilakukan penelitian mengenai kemiskinan, kependudukan, dan KB, kesehatan masyarakat, perilaku remaja, dunia pesantren, dan sangat banyak tentang pendidik. Hanja saja, publikasinya kurang memadai.
Dengan kata lain, perhatian ahli ilmu-ilmu sosial memang lebih tertuju kepada aspek rekayasa atau legitimasi ilmiah terhadap kebijakan pembangunan. Tapi, profesionalisme ilmu-ilmu sosial mengenai soal-soal kesenjangan sosial dan SARA, harus diakui, sangat kurang. Barangkali, soal-soal itu dianggap sensitif, sehingga sulit dicarikan dana. Akibatnya, memang menjamur bentuk-bentuk "analisa cepat" di koran-koran dan forum seminar.
Dalam analisa cepat dan bercorak jurnalistik itu memang kurang nampak temuan-temuan empiris yang bisa menjelaskan akar-akar permasalahannya. Peristiwa Tanjungpriok 1984, umpamanya, tidak dikaitkan dengan dampak kebijakan rasionalisasi buruh pelabuhan yang menimbulkan pengangguran, malah dianggap sebagai gejolak sosial yang berlatarbelakang agama. Walau jelas tidak ada kasus konflik keagamaan. Peristiwa Lampung juga diberitakan sebagai gejolak politik yang berlatar belakang agama. Padahal, latar belakangnya adalah dampak kebijakan "penggusuran" petani kebun dalam rangka pelestarian hutan.
Pandangan bahwa latar belakang berbagai gejolak sosial-politik adalah kesenjangan ekonomi, bukan terutama datang dari kalangan ilmu-ilmu sosial, melainkan dari kalangan ekonom. Para ahli ilmu-ilmu sosial justru cenderung melihatnya dari sudut teori-teori sosiologi karena mereka cenderung menolak suatu teori yang dekat dengan determinisme ekonomi. Di lain pihak, banyak ekonom yang cenderung memakai peralatan ilmu-ilmu sosial, misalnya Mubyarto, Sri-Edi Swasono, atau Prijono Tjiptoherijanto. Di dunia internasional, kita mengenal juga tokoh-tokoh semacam itu, seperti Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, atau Bert Holselitz.
Dengan demikian, sebenarnya kita bisa menyimpulkan, pemakaian peralatan ilmu-ilmu sosial cukup banyak. Yang kurang adalah perhatian serius dalam bentuk penelitian, dari para ahli ilmu-ilmu sosial, ter-hadap masalah-masalah yang cukup krusial dewasa ini. Misalnya, soal kesenjangan sosial. Penelitian Don Emerson tentang Peristiwa Muncar adalah salah satu contoh yang langka. Dengan kata lain, aspek kritik dari ilmu-ilmu sosial kurang dikembangkan.
Sebenarnya, sinyalemen bahwa kesenjangan sosial akan menimbulkan gejolak sosial sudah dikemukakan oleh banyak orang. Hanya saja, para ahli ilmu-ilmu sosial cuma bisa menganalisa kecenderungan dan menyarankan kebijakan sosial. Namun, untuk bisa menyampaikan temuan-temuan yang kritis, tidak hanya diperlukan keberanian intelektual, tetapi juga iklim politik yang mendukung.
Sumber: FORUM KEADILAN, No. 26, Tahun V, 7 April 1997
