masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, JAKARTA – Aktivis sosial-politik Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Sebaliknya, aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan anggaran, sementara program strategis nasional tersebut tetap dilanjutkan dengan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasannya.
Menurut Mas'ud Silalahi, Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Selain meningkatkan kualitas gizi generasi muda, program tersebut juga telah membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM, petani, peternak, nelayan, serta tenaga kerja di sektor pengolahan dan distribusi pangan.
"Bila terdapat oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi, maka pelakunya harus ditindak tegas. Tangkap dan proses hukum para koruptor, tetapi jangan sampai rakyat menjadi korban dengan dihentikannya program yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Mas'ud.
Ia menilai, langkah evaluasi total terhadap sistem pengelolaan MBG perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), DPR RI melalui fungsi pengawasan, serta melibatkan aparat penegak hukum seperti KPK RI, Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri. Pengawasan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi dinilai penting agar anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.
Berdasarkan berbagai kajian dan fakta di lapangan, program MBG berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang, program tersebut juga mampu menggerakkan rantai pasok pangan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Mas'ud juga mengusulkan agar pemerintah pada masa mendatang mempertimbangkan perluasan manfaat Program MBG kepada kelompok pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pengemudi ojek online, buruh pabrik, pekerja bangunan, serta kelompok pekerja rentan lainnya.
Menurutnya, para pekerja tersebut merupakan bagian penting dari roda perekonomian nasional yang membutuhkan perhatian negara dalam aspek pemenuhan gizi dan ketahanan pangan. Program tersebut dapat diwujudkan secara bertahap melalui skema bantuan nutrisi atau subsidi pangan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
"Kami tidak mendesak pemerintah, melainkan memberikan sumbangsih pemikiran, masukan, dan penguatan agar Program MBG semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat akar rumput. Pemerintah telah memulai langkah yang baik, sehingga yang diperlukan adalah perbaikan sistem, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu," katanya.
Mas'ud berharap Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran DPR RI khususnya komisi yang membidangi pengawasan Badan Gizi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus menyempurnakan kebijakan tersebut demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang sehat, kuat, dan berkeadilan sosial.
"Prinsipnya sederhana, koruptornya ditangkap, programnya diselamatkan. Negara harus hadir untuk memastikan anggaran rakyat kembali kepada rakyat dan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke lapisan paling bawah masyarakat," pungkasnya.
Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos Aktivis Sosial-Politik
(REDAKSI)
