masukkan script iklan disini
Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos
(Aktivis Sosial – Politik Sumatera Utara)
Dinamika politik internal partai sejatinya merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi modern. Partai politik sebagai institusi demokrasi tidak hanya menjadi kendaraan elektoral, tetapi juga menjadi arena dialektika kepentingan, gagasan, serta kontestasi kepemimpinan. Dalam konteks ini, dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar Sumatera Utara menjelang Musyawarah Daerah (Musda) menjadi potret bagaimana proses demokratisasi internal partai berjalan dengan segala kompleksitasnya.
Dalam pusaran dinamika tersebut, hadir sosok Ahmad Doli Kurnia Tanjung (ADK), seorang politisi nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam perjalanan politik Partai Golkar. Kehadirannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara tidak hanya bersifat administratif struktural semata, melainkan memiliki dimensi strategis dalam merawat stabilitas organisasi di tengah meningkatnya tensi politik internal partai.
Sebagai Anggota DPR RI yang telah lama dikenal memiliki kapasitas komunikasi politik yang matang, ADK menunjukkan bahwa kepemimpinan politik tidak hanya diukur dari kemampuan memenangkan kontestasi, tetapi juga dari kemampuan mengelola perbedaan, meredam konflik, serta membangun konsensus di tengah fragmentasi kepentingan.
Menjelang Musda Golkar Sumut, suhu politik internal partai sempat mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Polarisasi dukungan, kompetisi figur, serta tarik menarik kepentingan politik menjadi dinamika yang tidak terhindarkan. Bahkan, atmosfer kontestasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh internal partai, tetapi juga menjadi perhatian publik, pengamat politik, serta masyarakat luas yang mengikuti perkembangan politik di Sumatera Utara.
Namun demikian, melalui pendekatan komunikasi politik yang inklusif dan persuasif, ADK mampu menghadirkan suasana yang lebih kondusif. Ia tidak hanya memainkan peran sebagai administrator organisasi, tetapi juga sebagai mediator politik yang mampu menjembatani perbedaan dan merajut kembali kohesi internal partai.
Dalam perspektif ilmu politik, apa yang dilakukan ADK dapat dikategorikan sebagai praktik conflict management dalam organisasi politik, dimana pemimpin tidak mengambil posisi sebagai aktor dominan yang memenangkan satu kelompok, melainkan sebagai penyeimbang yang memastikan seluruh elemen tetap berada dalam orbit organisasi yang sama.
Namun menariknya, jika dilihat dari perspektif yang lebih sosiologis dan kultural, keberhasilan meredam ketegangan tersebut tidak semata dapat dijelaskan melalui teori komunikasi politik konvensional. Ada dimensi lain yang patut dipertimbangkan, yakni pendekatan komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai kultural, etika personal, serta kedewasaan emosional dalam berpolitik.
Penulis memandang bahwa keberhasilan menghadirkan rekonsiliasi di tengah dinamika tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk kepemimpinan integratif, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan rasionalitas politik, tetapi juga pendekatan humanis dan bahkan spiritualitas dalam membangun kepercayaan (political trust).
Dalam konteks masyarakat Sumatera Utara yang memiliki karakter sosial kuat dengan nilai kekerabatan dan budaya dialog, pendekatan yang menempatkan persaudaraan di atas kompetisi menjadi faktor penting dalam meredakan potensi konflik berkepanjangan.
Hal ini terlihat dari bagaimana figur-figur yang sebelumnya berada dalam spektrum kompetisi politik yang berbeda seperti berbagai kelompok yang memiliki preferensi kandidat masing-masing, pada akhirnya mampu menerima hasil Musda dalam suasana yang relatif damai dan dewasa. Ini menunjukkan bahwa proses demokrasi internal Golkar Sumut tidak berakhir dengan polarisasi, tetapi justru menghasilkan konsolidasi.
Fenomena ini bahkan di luar banyak prediksi para pengamat politik yang sebelumnya memperkirakan Musda akan meninggalkan residu konflik yang berkepanjangan. Fakta bahwa proses tersebut berakhir dengan suasana rekonsiliatif menunjukkan bahwa kedewasaan elite politik lokal masih menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas partai.
Oleh karena itu, patut kiranya capaian ini diapresiasi, tidak hanya kepada Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai figur yang memegang kendali transisi kepemimpinan, tetapi juga kepada seluruh stakeholder Partai Golkar Sumatera Utara yang telah menunjukkan kematangan dalam berorganisasi dan berpolitik.
Sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, Golkar memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi nasional. Bahkan dalam banyak kajian politik, Golkar sering disebut sebagai political school, yaitu partai yang telah melahirkan banyak kader yang kemudian tersebar di berbagai partai politik lain di Indonesia. Dalam konteks ini, kedewasaan politik yang ditunjukkan dalam Musda Golkar Sumut dapat menjadi contoh bagaimana partai besar menjaga marwah organisasi melalui mekanisme demokrasi yang beradab.
Akhirnya, dinamika yang terjadi di Golkar Sumatera Utara memberikan satu pelajaran penting bahwa politik tidak harus selalu dimaknai sebagai arena konflik tanpa ujung.
Politik juga dapat menjadi ruang pembelajaran tentang kedewasaan, etika, dan kemampuan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan personal maupun kelompok.
Kehadiran figur seperti ADK dalam momentum transisi tersebut menunjukkan bahwa politik yang santun, komunikatif, dan merangkul masih memiliki tempat dalam praktik demokrasi kita. Dan barangkali, di tengah wajah politik yang sering dipersepsikan keras dan pragmatis, pendekatan yang mengedepankan keteduhan justru menjadi kebutuhan utama dalam menjaga keberlanjutan institusi politik.
Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah partai politik bukan hanya terletak pada besarnya struktur, tetapi pada kokohnya persatuan di dalamnya.
(Redaksi)
