masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE | MEDAN – Aliansi Pemerhati Birokrasi Sumatera Utara menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan setoran dana pengamanan yang menyeret sejumlah nama pejabat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Ketua Aliansi Pemerhati Birokrasi Sumatera Utara, Dhani Lunis, menyampaikan pihaknya akan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan aliran dana yang disebut-sebut melibatkan oknum aparatur penegak hukum.
“Kami meminta Kejati Sumut segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Madina terkait dugaan adanya setoran dana pengamanan. Jika terbukti, kami juga meminta Kepala Kejati Sumut mencopot oknum Kajari maupun jaksa yang terlibat,” tegas Dhani kepada wartawan, Rabu (15/03/2026).
Dugaan Kutipan Dana Lintas OPD
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, disebutkan adanya dugaan pengumpulan dana dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nominal yang bervariasi.
Sumber tersebut menyebutkan besaran dugaan kutipan antara lain:
Dinas Pertanian sekitar Rp500 juta
Dinas Perikanan sekitar Rp250 juta
Dinas Pendapatan sekitar Rp120 juta
RSUD sekitar Rp250 juta
Dinas Perhubungan sekitar Rp200 juta
Dinas Kesehatan sekitar Rp200 juta
Dinas Pendidikan sekitar Rp300 juta
Kesbangpol sekitar Rp100 juta
Perusahaan umum daerah sekitar Rp400 juta
Sejumlah kepala desa wilayah Pantai Barat disebut antara Rp100–150 juta
Bagian Keuangan sekitar Rp100 juta
Sekretariat DPRD sekitar Rp200 juta
Sumber tersebut juga menduga pengumpulan dana dilakukan oleh seorang pejabat dinas dan disebut-sebut disalurkan kepada oknum aparat penegak hukum dengan dalih dana pengamanan.
Namun demikian, informasi ini masih berupa dugaan dan belum terverifikasi secara hukum.
Soroti Proyek Puskesmas Sibanggor
Aliansi juga menyoroti proyek pembangunan Puskesmas Sibanggor dengan nilai sekitar Rp5 miliar yang menurut informasi disebut telah dibayarkan 100 persen meski pembangunan disebut belum selesai sepenuhnya.
Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan audit investigatif untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proyek tersebut.
“Kami minta dilakukan audit terbuka terhadap proyek tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Dhani.
Upaya Konfirmasi Pejabat Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal, dr. Muhammad Faisal Situmorang, yang dikonfirmasi RADARHUKUM.SITE belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut.
Hal yang sama juga terjadi pada Sekretaris DPRD Madina, Afrizal Nasution, yang namanya ikut disebut dalam informasi dugaan setoran dana pengamanan. Yang bersangkutan belum memberikan pernyataan resmi.
RADARHUKUM.SITE masih terus berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
Akan Gelar Aksi Demonstrasi
Aliansi Pemerhati Birokrasi Sumut menyatakan dalam waktu dekat akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sumut dengan
tuntutan:
Meminta Kejati Sumut membentuk tim investigasi independen
Memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam dugaan aliran dana
Menindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum
Menjamin transparansi penanganan perkara
Aliansi menegaskan aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi.
Asas Praduga Tak Bersalah
Perlu ditegaskan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam berita ini masih berstatus terduga dan belum terbukti secara hukum. Penetapan bersalah hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang sah.
RADARHUKUM.SITE berkomitmen menjalankan prinsip cover both sides dan membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
(Redaksi)
