• Jelajahi

    Copyright © RADAR HUKUM
    Best Viral Premium Blogger Templates
    banner

    Iklan


     

    Ketum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gaja, S.Kom Angkat Bicara Terkait Moral Pejabat Daerah: "Lemah Jiwa Negarawan Sejati"

    MEDIA ONLINE NASIONAL
    Rabu, 05 November 2025, November 05, 2025 WIB Last Updated 2025-11-05T14:46:05Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Ketum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gaja, S.Kom Angkat Bicara Terkait Moral Pejabat Daerah: "Lemah Jiwa Negarawan Sejati"





    Medan, 5 November 2025

    Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gaja, S.Kom, memberikan pernyataan keras terkait maraknya perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan yang kembali menyeret pejabat daerah dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers di Medan, Rabu (5/11/2025).



    Rules Gaja menilai bahwa banyak pejabat publik dan pemimpin daerah yang kehilangan moral kenegaraan, etika jabatan, serta tanggung jawab amanah rakyat.


    "Lemah jiwa negarawan sejati pada para pejabat dan para pemimpin daerah membuat moral dan jiwa sejati itu hilang. Ketika amanah tidak lagi dijaga, maka pengkhianatan terhadap rakyat pun terjadi," tegasnya.


    Menurutnya, jabatan publik adalah bentuk pengabdian, bukan sekadar posisi kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pejabat yang menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri atau kelompok tertentu.



    Landasan Hukum yang Ditekankan


    Rules Gaja juga menyinggung penegakan hukum berdasarkan:

    1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

       – yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang bernilai kerugian negara atau merugikan kepentingan rakyat.

    2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

       – yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk transparansi penggunaan anggaran, proyek, dan kebijakan publik.


    "Apabila pejabat tidak transparan, menyembunyikan informasi, dan bertindak di luar koridor hukum, maka di sanalah awal kerusakan tata kelola negara," lanjutnya.



    Seruan Moral GNI

    DPP Generasi Negarawan Indonesia menyerukan agar para pemimpin daerah:

    * Mengembalikan roh moral kenegaraan.

    * Mengedepankan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas.

    * Mengingat bahwa amanah jabatan berasal dari rakyat.


    "Negara ini besar bukan karena para penguasa, tetapi karena rakyat yang tetap setia pada nilai-nilai kebenaran. Pemimpin harus kembali belajar dari rakyat," tutup Rules Gaja.



    DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI)


    Siap mengawal integritas, etika bernegara, dan pembangunan berbasis moral kebangsaan.


    (TIM)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Tag Terpopuler

    Hukum (71) Nasional (49) Medan (28) Daerah (6) Tokoh (5) Binjai (4) Redaksi (4) Hari Lahir Pancasila (3) Langkat (3) gni (3) kakorlantas polri (3) Aceh (2) DESALAMPISANG (2) GNI (2) HUKUM (2) KKN (2) USK (2) #BNNP #Sumut #Narkoba #Hukum (1) #HUT #TIDAR #SUMUT #INDONESIA #POLITIK #SOSIAL (1) #Hukum #Agama #Politik #Islam (1) #hukum #politik #narkoba (1) #kadisdik #labuhanbatu (1) #opini #publik #politik #hukum #kpk #langkat #sumut (1) #politik #hukum (1) #politik #hukum #sosial (1) ACEHBESAE (1) ACEHBESAR (1) API (1) Aktivis HMI (1) Alor (1) BGN (1) Bencana (1) Biaya (1) Dairi (1) Ekonomi Masyarakat Perdesaan (1) HMI (1) IYE (1) Jakarta (1) KAHMI LABUHANBATU SELATAN (1) KAHMI MEDAN (1) Labahunbatu (1) MAHASISWA (1) MAHASISWI (1) MBG (1) MKN APUDSI (1) MUI (1) Mahasiswa (1) Mataram (1) NASIONAL (1) Pengawasan (1) Program MBG (1) Pusat (1) Rakeyan Nuswajati Bezie Galih Manggala (1) SOSIAL (1) Sosial - Politik - Agama (1) Tamiang (1) Tanah (1) Transformasi Humanis (1) UNIVERSITASSYAHKUALA (1) agus suryonugroho (1) akbar himawan bukhori (1) aksi jilid ll (1) apii (1) armed (1) banjir sumatera (1) bantuan bencana (1) cendikiawan muslim (1) dema uinsu (1) desak periksa rektor (1) diskusi publik (1) dukung polri (1) figur inklusif (1) gelar doktor (1) hasyim se (1) icmi (1) irjen pol agus (1) irjen pol agus suryonugroho (1) jabodetabek (1) kakorlantar polri (1) kejaksaan agung (1) kepala BGN (1) kepentingan masyarakat (1) kepercayaan publik (1) kompolnas (1) korps lalu lintas (1) korupsi batu bara (1) mahasiswa (1) makan bergizi gratis (1) mobil mbg tabrak siswa (1) ngaji ai (1) opini liar (1) pemikiran cak nur (1) pemimpin medan (1) polisi humanis (1) polri (1) polri humanis (1) presiden prabowo (1) ramadhan (1) reformasi polri (1) rektor uinsu (1) sambut ramadhan (1) siswa (1) transformasi polri (1) uinsu (1) univ paramadina (1) yayasan al azhar (1)