Prestasi Operasional Dipublikasikan, Namun Muncul Sorotan Mengenai Dugaan Berkurangnya Hak Pekerja, Tata Kelola SDM, hingga Perlunya Pengawasan Negara
Belawan | 1 Agustus 2026 – Di tengah berbagai publikasi mengenai capaian operasional PT Belawan New Container Terminal (BNCT) sebagai salah satu terminal peti kemas internasional di Indonesia, sejumlah kalangan pekerja dan pemerhati ketenagakerjaan mulai menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, legislatif, serta instansi pengawas ketenagakerjaan.
Sorotan tersebut muncul karena terdapat berbagai informasi dan keluhan yang beredar mengenai dugaan berkurangnya sejumlah hak pekerja, perubahan pola hubungan kerja, hingga kondisi yang dinilai dapat memengaruhi kebebasan pekerja dalam menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari manajemen BNCT mengenai berbagai isu yang berkembang tersebut.
Hak Pekerja Menjadi Sorotan
Sejumlah pekerja menyampaikan bahwa terdapat perubahan kebijakan yang menurut mereka berdampak terhadap kesejahteraan serta kepastian hubungan kerja. Beberapa di antaranya mempertanyakan perubahan status hubungan kerja yang dinilai berpotensi mengurangi perlindungan hukum maupun hak normatif yang sebelumnya diterima.
Mereka juga menyampaikan kekhawatiran mengenai ruang kebebasan berserikat dan penyampaian aspirasi di lingkungan kerja. Menurut sejumlah sumber, terdapat persepsi di kalangan pekerja bahwa penyampaian kritik terhadap kebijakan perusahaan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan.
Apabila benar terjadi, kondisi tersebut tentu perlu diuji dan diverifikasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku, mengingat kebebasan berserikat merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta ketentuan ketenagakerjaan lainnya.
Kualitas Pelayanan Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan ketenagakerjaan, sejumlah pihak juga menyoroti aspek pelayanan operasional terminal.
Di tengah publikasi mengenai peningkatan produktivitas dan berbagai penghargaan yang diterima perusahaan, muncul pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur dan peralatan operasional yang disebut-sebut masih memerlukan pembenahan.
Beberapa kalangan mempertanyakan apakah kondisi operasional di lapangan telah benar-benar sejalan dengan citra keberhasilan yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Menurut mereka, apabila memang masih terdapat keterbatasan fasilitas maupun peralatan, maka keterbukaan informasi kepada publik menjadi bagian penting dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Dugaan Rekrutmen Tidak Berbasis Kompetensi
Isu lain yang berkembang berkaitan dengan proses rekrutmen dan promosi jabatan.
Sejumlah sumber menyampaikan adanya dugaan bahwa penempatan personel pada beberapa posisi strategis lebih dipengaruhi faktor kedekatan, rekomendasi pihak tertentu, maupun hubungan personal dibandingkan kompetensi profesional.
Informasi tersebut tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun apabila benar terjadi, praktik demikian dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas organisasi, kualitas pelayanan, budaya kerja profesional, hingga aspek keselamatan operasional di lingkungan pelabuhan.
Prinsip merit system dan profesionalisme dinilai menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pelabuhan yang melayani perdagangan internasional.
Alasan "Perusahaan Masih Baru" Dipersoalkan
Kalangan pekerja juga mempertanyakan alasan yang selama ini disebut-sebut sebagai dasar pengurangan sejumlah hak pekerja, yakni karena perusahaan masih berada pada tahap awal operasional di Belawan.
Menurut mereka, alasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang berkembang, mengingat sebagian besar pengambil kebijakan operasional disebut merupakan pihak-pihak yang telah memiliki pengalaman panjang mengelola aktivitas kepelabuhanan sebelum BNCT berdiri.
Oleh karena itu, mereka berharap terdapat penjelasan resmi yang lebih terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di kalangan pekerja maupun masyarakat.
Investasi Harus Sejalan dengan Perlindungan Hak Pekerja
Indonesia saat ini terus mendorong masuknya investasi nasional maupun asing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Namun demikian, sejumlah pemerhati ketenagakerjaan mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi maupun produktivitas perusahaan.
Perlindungan terhadap hak-hak pekerja, kepastian hukum, keselamatan kerja, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip ketenagakerjaan juga merupakan indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Apabila terdapat dugaan pengurangan hak normatif, intimidasi terhadap pekerja, atau praktik tata kelola yang tidak sesuai ketentuan, maka hal tersebut dinilai perlu memperoleh perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Publik Menunggu Peran Pengawasan Negara
Seiring berkembangnya berbagai informasi tersebut, publik juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.
Beberapa pihak berharap DPR RI, DPRD, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, pengawas ketenagakerjaan, serta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh apabila terdapat laporan resmi maupun bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Pengawasan yang objektif dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas investasi tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta menghormati hak-hak pekerja.
Sejumlah Pertanyaan yang Perlu Dijawab Secara Terbuka
Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas, sejumlah pertanyaan yang berkembang di ruang publik antara lain:
Apakah seluruh hak normatif pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
Apakah perubahan status hubungan kerja dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku?
Bagaimana perusahaan menjamin kebebasan berserikat dan hak pekerja untuk menyampaikan aspirasi?
Apakah proses rekrutmen dan promosi jabatan telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi?
Apakah tersedia mekanisme pengaduan internal yang aman, independen, dan bebas dari potensi intimidasi maupun ancaman terhadap pekerja?
Ruang Hak Jawab Terbuka
Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada PT Belawan New Container Terminal (BNCT), Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, maupun pihak-pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.
Apabila terdapat penjelasan, data, maupun dokumen resmi yang dapat memberikan perspektif lain terhadap informasi yang berkembang, redaksi akan memuatnya secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Penutup
Keberhasilan sebuah perusahaan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan bisnis, peningkatan arus peti kemas, jumlah kapal yang dilayani, maupun capaian keuntungan finansial.
Keberhasilan juga tercermin dari komitmen terhadap penghormatan hak-hak pekerja, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profesionalisme sumber daya manusia, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Setiap dugaan pelanggaran perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang independen. Di sisi lain, perusahaan juga berhak memberikan penjelasan dan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(TIM)
