masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE | Medan - Ikatan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi (IKA FDK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan kebijakan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru yang dinilai memberatkan sebagian calon mahasiswa.
Sekretaris IKA FDK UIN Sumatera Utara, Dr. Joko Susanto, M.I.Kom, menyatakan bahwa pihaknya menerima berbagai aspirasi dari calon mahasiswa dan orang tua terkait besaran UKT yang ditetapkan.
"Sebagai bagian dari keluarga besar UIN Sumatera Utara, kami memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami berharap kebijakan UKT dapat dievaluasi agar tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mahasiswa," ujar Dr. Joko Susanto.
IKA FDK UIN Sumatera Utara mencatat beberapa persoalan yang menjadi perhatian, antara lain:
1. Besaran UKT yang dinilai cukup tinggi mengakibatkan sebagian calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus memilih tidak melakukan daftar ulang.
2. Proses pengajuan banding UKT dinilai belum memberikan hasil yang memenuhi harapan karena dianggap belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mahasiswa dan keluarganya.
3. Menurunnya minat mahasiswa baru di sejumlah program studi yang berdampak pada berkurangnya jumlah mahasiswa baru secara signifikan. Hal ini menunjukkan citra baik UIN SU saat ini menurun di mata masyarakat dan calon mahasiswa.
Menurut Dr. Joko Susanto, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi serta daya saing UIN Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri.
IKA FDK UIN Sumatera Utara mendorong pimpinan universitas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan maupun banding UKT serta membuka ruang dialog dengan melibatkan unsur pimpinan universitas, mahasiswa, orang tua, dan alumni guna memperoleh solusi yang terbaik.
"Harapan kami, tidak ada calon mahasiswa yang kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi hanya karena kendala biaya. Pendidikan harus tetap menjadi hak yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan ekonominya," tutup Dr. Joko Susanto.
Dr. Joko Susanto, M.I.Kom
Sekretaris IKA Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
UIN Sumatera Utara Medan
