masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE | Aceh Tamiang - Putusnya Jembatan Lubuk Sidup-Aras Sembilan akibat bencana banjir masih menyisakan persoalan serius bagi masyarakat Kecamatan Sekerak dan wilayah sekitarnya. Hingga kini, warga masih bergantung pada perahu penyeberangan dan jembatan gantung darurat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mengakses layanan kesehatan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua I Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Aceh, Hanafiah, SH, yang menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap lambannya upaya pembangunan kembali jembatan permanen yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.
Menurut Hanafiah, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan reruntuhan jembatan permanen masih berada di aliran Sungai Tamiang. Pemandangan tersebut menjadi pengingat bahwa hingga kini masyarakat masih harus berjuang menghadapi keterbatasan akses yang seharusnya segera dipulihkan.
"Jembatan ini bukan sekadar penghubung dua wilayah, melainkan jalur utama yang menopang kehidupan masyarakat. Ketika akses terputus, roda perekonomian melambat, biaya hidup meningkat, anak-anak kesulitan menuju sekolah, dan masyarakat menghadapi hambatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan," ujarnya, Minggu (19/7/2026).
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah bergotong royong membantu masyarakat, terutama TNI, para relawan, dan warga yang membangun jembatan gantung sebagai solusi sementara. Semangat kebersamaan tersebut dinilai menjadi bukti kuat bahwa masyarakat tidak tinggal diam menghadapi bencana.
Namun demikian, Hanafiah menegaskan bahwa jembatan darurat tidak boleh menjadi solusi jangka panjang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis merupakan tanggung jawab negara yang harus segera diwujudkan melalui pembangunan jembatan permanen yang kokoh, aman, dan memiliki ketahanan terhadap bencana.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar mempercepat seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan kembali Jembatan Lubuk Sidup–Aras Sembilan.
Ia mengingatkan agar masyarakat yang telah menjadi korban bencana tidak kembali menjadi korban akibat lambannya proses birokrasi. Menurutnya, pemulihan pascabencana harus benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sediakala, bukan berhenti pada penanganan darurat semata.
"Semangat gotong royong masyarakat patut diapresiasi, tetapi pembangunan infrastruktur strategis tetap merupakan tanggung jawab negara. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Bencana memang meruntuhkan jembatan, tetapi jangan sampai kelambanan meruntuhkan harapan rakyat. Pembangunan jembatan permanen harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana," tegas Hanafiah.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana bukan hanya soal membangun kembali bangunan yang rusak, melainkan juga memulihkan harapan, menjamin keadilan pembangunan, serta memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas akses transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
(Redaksi)
