masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, ALOR - Pembangunan dapur MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tidak boleh sekadar menghadirkan bangunan tapi harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Hali ini sesuai dengan penjelasan dari Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Simon Petrus Kamlasi di Simfony Hotel Alor, Kamis (18/06/2026) dengan Perhimpunan Jurnalis Alor saat memantau pembangunan 16 unit dapur MBG 3T di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SPK menolak keras pendekatan pembangunan berbasis modular yang dinilai minim pemberdayaan dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. “Program pemerintah harus menggerakkan ekonomi desa.
Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya menghasilkan bangunan, sementara masyarakat di sekitar lokasi tidak merasakan manfaatnya,” katanya.
Mantan perwira tinggi TNI AD itu meminta penggunaan material lokal dan tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama. Mulai dari batu, pasir, batako, bata merah hingga tukang konstruksi harus melibatkan warga sekitar agar dana pembangunan berputar di desa dan berdampak langsung.
Dari total anggaran sekitar Rp. 1 miliar per unit untuk pembangunan dapur MBG 3T, Dia berharap minimal 40 persen dana dapat dinikmati masyarakat melalui upah, pembelian material lokal, dan aktivitas ekonomi turunannya. “Saya ingin anak-anak di daerah yang bekerja, mengangkut pasir, mencetak batako, dan memperoleh penghasilan dari proyek ini. Uang negara harus mengalir ke desa,” tegasnya. Dalam kunjungannya ke sejumlah titik, SPK terkesan dengan keterlibatan warga yang secara mandiri ikut mendukung pembangunan. Masyarakat terlibat mencetak batako, mengangkut material, hingga membantu kebutuhan konstruksi lainnya.
SPK mengatakan, pendekatan berbasis pemberdayaan tidak hanya mempercepat perputaran ekonomi desa, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun. Dia mengkritisi penggunaan sistem modular di sejumlah daerah karena sistem tersebut berpotensi memperlambat pembangunan karena kapasitas produksi penyedia terbatas dan harus melayani kebutuhan nasional.
“Kalau menggunakan sistem modular, prosesnya justru bisa lebih lama karena produsen harus melayani seluruh Indonesia. Kapasitas produksinya terbatas,” ujarnya.
Saat ini 16 titik dapur MBG tengah dibangun di Kabupaten Alor. Enam di antaranya ditarget segera diluncurkan.
Dapur MBG di Desa Bana, Kecamatan Pantar Timur, menjadi unit pertama yang direncanakan beroperasi dalam waktu dekat selesai. Percepatan pembangunan harus tetap diikuti dengan pengawasan kualitas. Dia meminta pelaksana memastikan hasil pembangunan memenuhi standar Grade A agar fasilitas dapat dimanfaatkan jangka panjang. “Kita harus mengejar kualitas Grade A, yang terpenting dapur-dapur ini segera hadir untuk melayani masyarakat sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar,” pungkasnya.
(Redaksi)
