masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, MEDAN – Koordinator Pusat BEM FH se-Sumatera, Afif Hauzaan Abid, mendesak Kapolda Sumatera Utara segera mencopot Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H. Desakan itu muncul menyusul kasus tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban pengeroyokan di Kota Pematangsiantar.
Menurut Abid, peristiwa yang terjadi hanya sekitar 200 meter dari Mapolres Pematangsiantar menjadi tamparan bagi institusi kepolisian dan menunjukkan lemahnya pengawasan keamanan di wilayah tersebut.
"Bagaimana mungkin aksi kekerasan yang berujung kematian bisa terjadi begitu dekat dengan Mapolres, sementara hingga saat ini masih ada 3 pelaku yang berkeliaran dan belum ditangkap. Ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan sudah layak Kapolres Siantar untuk dicopot," kata Abid, Senin (22/6/2026).
Ia menilai keberhasilan menangkap tiga tersangka (RP, FP, RS) belum cukup untuk menjawab keresahan masyarakat karena masih ada 3 pelaku yang berstatus buron. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat alasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan Polres Pematangsiantar.
"Jangan sampai masyarakat menilai aparat hanya cepat saat konferensi pers, tetapi lambat menuntaskan perkara. Publik menunggu hasil nyata, yakni seluruh pelaku ditangkap dan diproses hukum," ujarnya.
Abid juga mengingatkan agar kasus tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang selama ini berupaya membangun citra humanis dan dekat dengan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.
"Kami melihat banyak kemajuan yang dilakukan jajaran kepolisian di Sumatera Utara. Namun kasus ini menjadi noda yang mencederai upaya tersebut. Jika kejadian seperti ini dibiarkan tanpa evaluasi tegas, kepercayaan publik bisa terkikis," katanya.
Karena itu, Abid meminta Kapolda Sumut mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencopot Kapolres Pematangsiantar serta memastikan empat pelaku yang masih buron segera ditangkap.
"Jangan biarkan masyarakat beranggapan negara kalah oleh premanisme. Ketika nyawa melayang di dekat kantor polisi dan pelaku masih bebas berkeliaran, maka wajar publik mempertanyakan efektivitas pengamanan dan kepemimpinan di wilayah tersebut," tegasnya.
(Redaksi)
