masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, LABUHANBATU UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Sumatera Utara untuk membahas percepatan penyediaan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selasa (2/6/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Langsung Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus. Hadir Juga Sekretaris Daerah (Sekda), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebelumnya rombongan diterima Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, sebelum melanjutkan pembahasan bersama Komisi A DPRD Sumut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sumatera Utara tersebut, Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) menyampaikan sejumlah kendala dalam proses penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dimana program tersebut merupakan inisiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pembangunan Sekolah Rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, realisasinya masih terkendala proses pelepasan dan pembebasan lahan yang berada di kawasan perkebunan milik PTPN IV Regional I Kebun Membang Muda.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Labura meminta dukungan DPRD Sumatera Utara agar proses pelepasan lahan dapat dipercepat sehingga pembangunan Sekolah Rakyat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Insyaallah, Pemkab Labura terus berkomitmen dan mendukung Program Bapak Presiden dengan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat demi mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara,” ujar Bupati Labuhanbatu Utara.
(Redaksi)
