masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, Dairi — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara menyoroti secara serius kemunduran kinerja DPRD Kabupaten Dairi dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga legislatif daerah.
Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan, DPRD Kabupaten Dairi dinilai mengalami stagnasi bahkan kemunduran dalam tiga fungsi pokoknya, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
Pada fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Dairi dinilai mandul karena tidak mampu melahirkan produk peraturan daerah yang signifikan dan berdampak langsung bagi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya inisiatif dan minimnya komitmen dalam merespons persoalan riil di tengah masyarakat.
Sementara itu, pada fungsi pengawasan, DPRD juga dianggap tidak maksimal dalam mengontrol jalannya pemerintahan daerah. Berbagai persoalan publik, mulai dari pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga isu strategis daerah, tidak mendapatkan pengawasan yang serius dan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa DPRD kehilangan peran sebagai representasi rakyat dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.
DPD KNPI Sumatera Utara juga menyoroti kecenderungan sebagian anggota DPRD yang lebih mengutamakan kegiatan perjalanan dinas dibandingkan kerja-kerja substantif yang berdampak bagi masyarakat. Perjalanan dinas yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kapasitas dan studi komparatif, justru terkesan hanya menjadi rutinitas administratif tanpa output yang jelas dan terukur.
Ironisnya, intensitas perjalanan dinas yang tinggi tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Tidak terlihat adanya dampak signifikan maupun inovasi kebijakan yang lahir dari berbagai kunjungan tersebut. Kondisi ini memunculkan persepsi publik bahwa perjalanan dinas hanya menjadi formalitas, bahkan cenderung berorientasi pada kepentingan administratif semata.
Arifatullah Manik, Fungsionaris DPD KNPI Sumatera Utara yang merupakan putra asli Kabupaten Dairi, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.
“Sebagai putra daerah, saya merasa prihatin melihat kinerja DPRD Dairi hari ini. Fungsi legislasi tidak berjalan, pengawasan lemah, dan masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari keberadaan wakil rakyat. Ini adalah kemunduran yang serius,” tegas Arifatullah.
Ia juga menambahkan bahwa fasilitas negara yang diberikan kepada anggota DPRD seharusnya dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja nyata, bukan sekadar menjalankan rutinitas perjalanan dinas tanpa hasil yang jelas.
“Rakyat tidak butuh formalitas. Rakyat butuh bukti kerja. Perjalanan dinas harus memiliki output yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan sekadar agenda seremonial,” lanjutnya.
DPD KNPI Sumatera Utara mendesak DPRD Kabupaten Dairi untuk segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, memperbaiki kinerja, serta kembali pada marwah sebagai lembaga representatif yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
KNPI sebagai wadah pemuda akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
