masukkan script iklan disini
radarhukum.site, Aceh Tamiang – Prokopim: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memastikan distribusi bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk pembelian daging Meugang Ramadhan 1447 Hijriah akan dilakukan secara proporsional. Bantuan tersebut disalurkan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana hidrometeorologi, bukan dibagi rata per kampung.
Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, M. Farij, menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat dan perangkat kampung mengenai skema pembagian bantuan sebesar Rp.10,5 miliar yang dialokasikan untuk 210 kampung di wilayah tersebut.
“Petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sudah keluar. Distribusi dilakukan sesuai jumlah KK korban bencana di setiap kampung, sehingga tidak ada pembagian rata dalam bentuk nominal per kampung,” tegas Farij, Jumat (13/2) sore.
Farij menjelaskan, bantuan tersebut tidak diserahkan dalam bentuk sapi hidup kepada aparatur kampung. Melainkan, pemerintah daerah akan mendistribusikan daging olahan siap masak secara langsung kepada setiap KK penerima manfaat yang telah terdata.
“Pemerintah fokus memastikan setiap keluarga terdampak menerima haknya secara langsung. Saat ini kami sedang menyusun teknis penyaluran agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan menghindari kesalahpahaman di lapangan,” tambahnya.
Penegasan ini sekaligus menjawab aspirasi Forum Datok Penghulu Kecamatan Bendahara yang dipimpin oleh Syaiful Syahputra. Sebelumnya, para Datok mengkhawatirkan adanya kecemburuan sosial jika bantuan dibagi rata sebesar Rp. 50 juta per kampung tanpa mempertimbangkan perbedaan jumlah penduduk terdampak.
Secara luas, bantuan kemasyarakatan Presiden RI untuk tradisi Meugang di Aceh mencapai total Rp. 72,75 miliar, atau setara dengan 1.455 ekor sapi. Bantuan ini ditujukan bagi korban bencana di 19 kabupaten/kota di Aceh dan dijadwalkan cair dalam beberapa hari ke depan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.
Melalui klarifikasi ini, Pemkab Aceh Tamiang berharap informasi di masyarakat menjadi lebih jelas dan memastikan bantuan dari pemerintah pusat tersebut diterima secara adil dan tepat sasaran. [ Redaksi ]
