masukkan script iklan disini
radarhukum.site, Binjai - Aktifis hukum Kota Binjai, Dhani Aulya Lubis, menyoroti adanya dugaan tunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ratusan karyawan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtasari Binjai.
Diakui Dhani, berdasarkan data yang berhasil diperolehnya, sebanyak 119 karyawan di perusahaan milik pemerintah daerah tersebut belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban Perumda Tirtasari Binjai sejak November 2025 lalu.
"Ada ratusan karyawan yang belum iuran BPJS Ketenagakerjaan di Perumda Tirtasari Binjai. Terakhir dibayarkan pada Oktober 2025. Data itu kita dapatkan dari salah seorang sumber," ungkap Dhani Lubis, Rabu (11/2) sore.
Hal itu menurut Dhani, bukanlah opini dirinya semata. Sebab sebelumnya dirinya juga sudah mendapatkan bocoran informasi terkait dugaan yang dimaksud.
"Informasi itu sudah kami terima sebelumnya. Dalam hal ini sejak November 2025 belum dibayarkan," beber Dhani, seraya menegaskan bahwa hal itu tentunya membuat para karyawan kecewa.
Guna menindaklanjuti kabar tersebut, pria yang selalu vokal dalam membela kepentingan masyarakat ini menegaskan jika dirinya langsung melakukan konfirmasi ke pihak BPJS Ketenagakerjaan Binjai.
"Mereka (BPJS Ketenagakerjaan) juga membenarkan hal itu. Totalnya 119 karyawan. Sedangkan tunggakannya sudah 3 bulan," urainya.
Pertanyaan pun muncul dari mulut Dhani Lubis. Bagaimana mungkin sebuah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang tidak memiliki persaingan bisnis serta bahan baku utamanya air yang gratis, dapat merugi?!!
"Bagaimana suatu perusahan bisa menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. Padahal airnya gratis alias tidak beli. Artinya perusahaan ini tidak sehat dan sedang tidak baik baik saja," ucap Dhani dengan nada kesal.
Selaku aktifis sosial control, Dhani juga mempertanyakan manajemen di Perusahaan berplat merah tersebut.
"Ini masih soal iuran BPJS Ketenagakerjaannya saja. Belum lagi selama ini kita mendengar pembayaran gaji karyawan yang sering telat. Karyawannya juga kan punya keluarga yang harus mereka hidupi," kata Dhani dengan nada kesal.
Dhani juga menyoroti uang pensiun yang hingga saat ini belum diterima oleh puluhan warga yang sebelumnya mengabdi di Perusahaan Umum Daerah tersebut.
"Terkait dana pensiun, hemat saya juga masih satu orang yang dibayarkan. Padahal itu kan hak mereka karena dana pensiun itu dipotong dari gaji semasa yang bersangkutan masih bekerja," urainya.
Untuk itu, ia pun meminta Walikota Binjai selaku pemegang saham di Perusahaan penyedia air bersih ini bersikap tegas dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur Perumda Tirtasari Binjai, Ashari ST.
"Walikota seharusnya tegas dan segera menyikapinya karena ini terkait pelayanan. Kalau perlu copot Direkturnya. Permasalahan di perusahaan tersebut bukan hanya sekarang ini saja pernah terjadi, sebelumnya juga pernah, seperti kwalitas air yang banyak dikeluhkan oleh pelanggannya," tegas Dhani Lubis.
"Air ini kan sumber kehidupan dan menyangkut hajat orang banyak dalam hal ini para pelanggannya. Seharusnya mereka berpikir agar bagaimana maksimal dalam melakukan pelayanan. Apalagi ini kan perusahaan penyedia jasa," ungkapnya.
Untuk itu, Dhani juga berharap agar Perumda Tirtasari Binjai dapat memenuhi hak para karyawannya serta menjadi penyedia air yang benar benar bersih bagi para pelanggannya.
"Ini yang ada ceritanya merugi terus. Kalau begitu bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Binjai melalui penyediaan air bersih yang layak," beber Dhani.
"Kalau tidak mampu menyediakan air yang bersih dan tidak bisa memenuhi hak karyawannya, lebih baik Direkturnya mundur. Insya Allah masih ada yang mampu untuk mengelolanya," demikian tutup Dhani Lubis diakhir ucapannya.
(red. R. Gajah)
