masukkan script iklan disini
radarhukum.site, DAIRI — Deretan banjir bandang, longsor, dan kerusakan hutan yang melanda berbagai daerah Indonesia menjadi alarm keras bagi Kabupaten Dairi. Hutan gundul, bukit rusak, dan aktivitas tambang yang tidak terkendali — termasuk PT DPM dan PT Gruti — dipastikan mempercepat kehancuran ekologis dan tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat Dairi.
Melihat kondisi ini, Badko HMI Sumatera Utara menyampaikan sikap tanpa kompromi:
PT DPM dan PT Gruti harus ditutup total, dan izin operasi keduanya dicabut segera.
Ketua Bidang Kajian Keilmuan Badko HMI Sumut, Ahmad Fuadi, menegaskan bahwa tambang-tambang ini adalah ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.
"Kami minta dengan tegas: tutup PT DPM dan PT Gruti. Tambang ini sama sekali tidak memberi keuntungan bagi rakyat. Yang ada hanyalah hutan rusak, bukit gundul, air meluap, dan ancaman bencana yang terus mengintai. Jika dibiarkan, Dairi akan hancur seperti yang kita saksikan hari ini,” tegas Fuadi.
Badko HMI Sumut Peringatkan Menteri ESDM dan Menteri LHK: Jangan Tutup Mata!
Fuadi menuntut Menteri ESDM dan Menteri LHK turun tangan dan bertanggung jawab segera.
“Jangan tutup mata melihat hutan Sumut yang dirusak tambang-tambang ini. Rakyat Dairi hidup di ambang kehancuran, sementara izin terus diberikan tanpa manfaat nyata. Kami desak Menteri ESDM dan Menteri LHK untuk menghentikan operasi ini sekarang juga,” tegas Fuadi.
Ia menegaskan bahwa izin yang diberikan kepada tambang bermasalah adalah pengkhianatan terhadap keselamatan rakyat dan masa depan Dairi.
“Jangan Tunggu Dairi Menjadi Korban Berikutnya”
Fuadi mengingatkan bahwa banyak daerah di Indonesia telah luluh lantak akibat banjir dan longsor ketika hutan mereka habis.
“Sudah jelas: perambahan liar dan tambang merusak hutan tanpa memberi keuntungan bagi masyarakat. Jangan tunggu Dairi menyusul jadi korban berikutnya. Bertindaklah sekarang sebelum semuanya terlambat,” ujarnya.
‘Harga Mati’: Badko HMI Sumut Siap Turun Bersama Rakyat
Badko HMI Sumut menegaskan bahwa penutupan PT DPM dan Gruti adalah *kewajiban moral, ekologis, dan kemanusiaan*, bukan sekadar tuntutan.
“Menutup PT DPM dan PT Gruti adalah harga mati. Tambang ini sama sekali tidak memberi keuntungan, hanya kehancuran bagi rakyat dan hutan kita. Bila pemerintah tidak berani bertindak, maka Badko HMI Sumut akan turun bersama rakyat untuk menutupnya langsung di lapangan,” tutup Fuadi (red)
