• Jelajahi

    Copyright © RADAR HUKUM
    Best Viral Premium Blogger Templates
    banner

    Iklan


     

    JERITAN PEKERJA BNCT BELAWAN: "Mafia Lama" Masih Bercokol, PHK Sepihak Jadi Senjata Menyingkirkan yang Berani Bersuara

    RH TV
    Kamis, 09 Juli 2026, Juli 09, 2026 WIB Last Updated 2026-07-09T22:24:03Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

     
    JERITAN PEKERJA BNCT BELAWAN: "Mafia Lama" Masih Bercokol, PHK Sepihak Jadi Senjata Menyingkirkan yang Berani Bersuara – Minta Said Iqbal Bawa Fakta ke Presiden Prabowo
     


    Belawan, 10 Juli 2026 – Keresahan mendalam kini melanda ribuan pekerja PT Belawan New Container Terminal (BNCT), yang merupakan kelanjutan dari BICT Pelindo 1, gerbang utama arus barang internasional di Sumatera Utara. Di balik kesibukan bongkar muat peti kemas, tersimpan kisah kelam dugaan praktik intimidasi, manipulasi nasib karyawan, dan kekuasaan tak terkendali yang disebut sebagai "mafia permainan lama" yang masih kuat memegang kendali di lingkungan manajemen.
     
     
     
    ⚠️ PHK SEPIHAK DAN BUDAYA "ORANG DALAM" YANG IRONIS
     


    Sasaran utama ketidakadilan ini adalah pekerja Tenaga Alih Daya (TAD) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mereka menyaksikan langsung bagaimana kebijakan perusahaan tak lagi berdasar kinerja dan dedikasi, melainkan semata-mata soal siapa yang punya "bekingan" atau kedekatan dengan elit manajemen.
     






    Banyak pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun, berprestasi, dan berani menegur penyimpangan justru dipecat secara sepihak tanpa alasan tertulis yang jelas, tanpa prosedur yang transparan. Sebaliknya, oknum yang memiliki rekam jejak buruk atau perilaku menyimpang justru dipertahankan, bahkan diuntungkan.
     
    “Kami tahu siapa yang benar-benar bekerja keras di bawah terik matahari dan hujan di dermaga, dan siapa yang hanya sibuk menjilat atasan. Ini bukan lagi soal kompetensi, ini soal kekuasaan yang disalahgunakan. Kalau kami berani bicara soal hak atau kesalahan, kami langsung diancam lalu di-PHK,” ungkap salah satu perwakilan pekerja yang enggan disebutkan namanya karena takut dibalas.
     
     
     
    📢 SERUAN KEPADA PEMERINTAH BARU DAN SAID IQBAL
     
    Praktik buruk ini dinilai merupakan warisan buruk yang terbawa sejak era Pelindo 1, dan kini diharapkan segera disapu bersih oleh entitas baru Danantara (Daya Anagata Nusantara) serta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Pekerja pun menaruh harapan besar pada Said Iqbal, tokoh aktivis buruh yang kini dipercaya menjadi orang dekat Presiden Prabowo:
     
    “Kami memohon kepada Bapak Said Iqbal yang dikenal sangat vokal memperjuangkan nasib buruh, sampaikan fakta ini langsung ke telinga Presiden. Jangan biarkan bentuk penjajahan sistematis di tubuh BUMN ini terus berlanjut, bahkan saat bermitra dengan investor luar negeri seperti DP World.”
     
    Mereka meminta langkah nyata:
     
    “Bapak Presiden, lakukan investigasi menyeluruh dan audit investigasi ke BNCT. Kami hanya ingin kepastian kerja dan perlakuan adil. Jangan biarkan hak kami dimanipulasi demi kepentingan segelintir orang yang merasa perusahaan ini milik mereka sendiri.”
     
     
     
    📑 TUNTUTAN TEGAS DAN LANDASAN HUKUM
     
    Pekerja menuntut manajemen dan pemerintah segera melaksanakan:
    ✅ Hentikan PHK Sepihak: Jangan jadikan pemutusan hubungan kerja sebagai alat balas dendam atau penyingkiran;
    ✅ Audit Independen: Libatkan pihak luar untuk memeriksa sistem SDM, penempatan jabatan, dan dugaan nepotisme;
    ✅ Perlindungan Hukum: Jamin keamanan dan tidak ada intimidasi bagi pekerja yang menyuarakan kebenaran;
    ✅ Transparansi Penuh: Segala kebijakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
     
    Praktik ini jelas bertentangan dengan:
     
    - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    - UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
    - Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).
     
     
     
    🤝 HARAPAN BERSAMA
     
    Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Sumatera Utara. Masyarakat berharap pemerintahan baru benar-benar membuktikan komitmennya: tidak ada lagi ruang bagi mafia yang menindas rakyat kecil di perusahaan pelat merah maupun mitra strategis negara. Keadilan bagi pekerja BNCT adalah keadilan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia.
     

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Tag Terpopuler

    Hukum (69) Nasional (47) Medan (27) Daerah (6) Tokoh (5) Binjai (4) Redaksi (4) Hari Lahir Pancasila (3) Langkat (3) gni (3) kakorlantas polri (3) Aceh (2) GNI (2) HUKUM (2) #BNNP #Sumut #Narkoba #Hukum (1) #HUT #TIDAR #SUMUT #INDONESIA #POLITIK #SOSIAL (1) #Hukum #Agama #Politik #Islam (1) #hukum #politik #narkoba (1) #kadisdik #labuhanbatu (1) #opini #publik #politik #hukum #kpk #langkat #sumut (1) #politik #hukum (1) #politik #hukum #sosial (1) API (1) Aktivis HMI (1) Alor (1) BGN (1) Bencana (1) Biaya (1) Dairi (1) Ekonomi Masyarakat Perdesaan (1) HMI (1) IYE (1) Jakarta (1) KAHMI LABUHANBATU SELATAN (1) KAHMI MEDAN (1) Labahunbatu (1) MBG (1) MKN APUDSI (1) MUI (1) Mahasiswa (1) Mataram (1) NASIONAL (1) Pengawasan (1) Program MBG (1) Pusat (1) Rakeyan Nuswajati Bezie Galih Manggala (1) Sosial - Politik - Agama (1) Tamiang (1) Tanah (1) Transformasi Humanis (1) agus suryonugroho (1) akbar himawan bukhori (1) aksi jilid ll (1) apii (1) armed (1) banjir sumatera (1) bantuan bencana (1) cendikiawan muslim (1) dema uinsu (1) desak periksa rektor (1) diskusi publik (1) dukung polri (1) figur inklusif (1) gelar doktor (1) hasyim se (1) icmi (1) irjen pol agus (1) irjen pol agus suryonugroho (1) jabodetabek (1) kakorlantar polri (1) kejaksaan agung (1) kepala BGN (1) kepentingan masyarakat (1) kepercayaan publik (1) kompolnas (1) korps lalu lintas (1) korupsi batu bara (1) mahasiswa (1) makan bergizi gratis (1) mobil mbg tabrak siswa (1) ngaji ai (1) opini liar (1) pemikiran cak nur (1) pemimpin medan (1) polisi humanis (1) polri (1) polri humanis (1) presiden prabowo (1) ramadhan (1) reformasi polri (1) rektor uinsu (1) sambut ramadhan (1) siswa (1) transformasi polri (1) uinsu (1) univ paramadina (1) yayasan al azhar (1)