masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, MEDAN —
Polemik yang melibatkan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Medan.
Dewan merekomendasikan ke Walikota Medan agar kinerja Dirut PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadan dievaluasi, hal itu disampaikan Ketua Pansus LKPJ Drs Godfried Efendy Lubis ke pimpinan DPRD Medan, Selasa (28/4/2026).
Lembaga legislatif tersebut menyatakan akan menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul, khususnya terkait kinerja dan tata kelola perusahaan daerah tersebut.
Sejumlah anggota DPRD Medan menilai, evaluasi terhadap Direktur Utama PUD Pasar menjadi langkah penting guna memastikan pelayanan kepada para pedagang dan masyarakat berjalan optimal.
Mereka juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik daerah itu.
Sementara itu, Eggi Sudjana yang sempat menyuarakan aspirasi pedagang terkait Dirut PUD Pasar Kota Medan, mengapresiasi langkah DPRD Medan.
"Saya apresiasi langkah evaluasi Dirut PUD Pasar yang mulai dilakukan, Ketua Panitia Pansus LKPJ Drs Godfried Efendy Lubis", ujarnya.
Advokat senior yang juga merupakan tokoh nasional ini menilai, upaya tersebut merupakan bentuk respons positif atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pedagang.
“Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka perlu ada tindakan tegas demi perbaikan ke depan,” ujar Eggi, merespon rekomendasi Ketua Pansus LKPJ Drs Godfried Efendy Lubis, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/4/2026).
Eggi juga menekankan bahwa keberadaan PUD Pasar memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian rakyat kecil, sehingga pengelolaannya harus benar-benar profesional dan berpihak kepada kepentingan pedagang.
Di sisi lain, para pedagang berharap agar polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap aktivitas jual beli. Mereka menginginkan adanya kepastian serta peningkatan fasilitas dan pelayanan di pasar-pasar tradisional Kota Medan.
DPRD Medan berkomitmen untuk terus mengawal proses evaluasi tersebut hingga menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
(REDAKSI)
