masukkan script iklan disini
Oleh: Herry Chandra
(Pejuang Politik Kerakyatan Sumut)
Menjelang 2029, kita perlu jujur: demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.
Pertarungan politik bukan lagi soal gagasan, melainkan soal kapasitas modal.
Dalam banyak kasus, partai politik gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai representasi rakyat. Ia berubah menjadi kendaraan elite—bukan rumah bersama. Proses rekrutmen, pencalonan, hingga penentuan kebijakan kerap ditentukan oleh satu variabel utama: uang.
Di titik ini, ideologi kehilangan makna. Ia hanya menjadi simbol administratif untuk memenuhi syarat demokrasi, bukan panduan perjuangan.
Dampaknya nyata.
Kebijakan publik sering kali tidak lahir dari kebutuhan rakyat, tetapi dari kepentingan pemilik modal.
Isu-isu mendasar seperti harga pangan, akses pekerjaan, dan masa depan generasi muda tidak menjadi prioritas strategis, melainkan sekadar komoditas kampanye.
Kita sedang menyaksikan pergeseran:
dari demokrasi representatif menuju demokrasi transaksional.
Jika pola ini dibiarkan, maka 2029 bukanlah momentum perubahan, melainkan pengulangan—di mana kekuasaan kembali dimenangkan oleh mereka yang paling mampu membiayai sistem.
Namun situasi ini tidak boleh diterima sebagai takdir.
Ada beberapa langkah mendasar yang harus mulai didorong:
Pertama, reformasi internal partai politik.
Partai harus membuka ruang partisipasi yang nyata, bukan simbolik. Mekanisme rekrutmen dan pencalonan perlu transparan dan berbasis kapasitas, bukan semata kemampuan finansial.
Kedua, pembatasan dan transparansi pendanaan politik.
Tanpa regulasi yang tegas, politik uang akan terus menjadi “dewa” yang menentukan arah kekuasaan. Negara harus hadir memastikan kompetisi yang adil.
Ketiga, penguatan pendidikan politik rakyat.
Selama pemilih masih mudah dimobilisasi oleh uang dan popularitas sesaat, maka siklus ini akan terus berulang. Kesadaran kritis publik adalah kunci.
Keempat, membangun gerakan sosial di luar struktur formal.
Perubahan tidak selalu lahir dari dalam partai. Tekanan dari masyarakat sipil yang terorganisir justru sering menjadi pemicu utama reformasi.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh elite, tetapi oleh sejauh mana rakyat menolak untuk terus dipinggirkan.
2029 masih bisa menjadi titik balik—
tetapi hanya jika kita berani menggeser arah:
dari politik yang dikuasai uang,
menuju politik yang benar-benar menjadi rumah rakyat.
Jika tidak, maka “Dewa Uang” akan terus menang—
dan rakyat hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri.
