masukkan script iklan disini
radarhukum.site, Dairi — Aliansi Pemuda Milenial Sumatera Utara menyampaikan sikap tegas bahwa PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) tidak boleh diberikan izin beroperasi di Kabupaten Dairi dalam bentuk apa pun. Kami mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menutup, mencabut seluruh izin, dan menghentikan permanen aktivitas perusahaan tersebut.
Melihat kondisi belakangan ini, di mana bencana hebat melanda berbagai wilayah Sumatera — banjir besar, longsor, kerusakan infrastruktur, hingga jatuhnya korban jiwa — seharusnya pemerintah segera mengambil langkah luar biasa. Pemerintah tidak boleh lagi membuat kebijakan yang mengabaikan fakta bahwa banyak daerah, termasuk Dairi, adalah zona rawan bencana.
Bencana beruntun yang terjadi adalah peringatan keras bahwa alam sudah berada pada titik kritis. Dalam situasi seperti ini, pemerintah wajib:
Menghentikan seluruh aktivitas yang berpotensi memperparah bencana, termasuk proyek tambang di kawasan rawan seperti PT DPM.
Mengutamakan keselamatan rakyat, bukan kepentingan korporasi.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang dan aktivitas industri ekstraktif di daerah rentan bencana.
Ketua Aliansi Pemuda Milenial Sumut, Arifatullah Manik, menegaskan bahwa keberadaan PT DPM hanya akan menambah ancaman bagi masyarakat.
" Kami mengingatkan pemerintah: keselamatan rakyat Dairi jauh lebih penting daripada keuntungan tambang. Jika PT DPM tetap dipaksakan, maka pemerintah harus siap bertanggung jawab atas setiap bencana yang akan terjadi. Tidak ada kompromi!”
Proyek pertambangan PT DPM berada di kawasan curam, rentan gempa, dan dekat pemukiman penduduk. Selain risiko longsor, tambang seng dan timbal berpotensi mencemari air dan merusak ekosistem secara permanen. Kabupaten Dairi bukanlah wilayah yang cocok untuk industri tambang skala besar.
Tuntutan Kami:
1. Mencabut seluruh izin PT DPM tanpa pengecualian.
2. Melarang aktivitas pertambangan di wilayah rawan bencana Kabupaten Dairi.
3. Menjadikan keselamatan rakyat dan kelestarian alam sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Aliansi Pemuda Milenial Sumut menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti. Kami akan terus melakukan aksi, kampanye publik, dan advokasi hingga pemerintah benar-benar menutup dan menghapus izin PT DPM dari Kabupaten Dairi selamanya.
(Red)
