masukkan script iklan disini
radarhukum.site, Medan - Muhammad Mas'ud Silalahi., S.Sos sosok aktifis sosial dan politik menyoroti soal banyaknya beredar berita di Media TV, Media Cetak, Media Online bahkan sampai Media Sosial belakangan ini para pejabat Negara dari Presiden, Wakil Presiden, para Mentri Kabinet, DPR RI, DPD RI, Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Kab/Kota yang berdatangan memberikan bantuan moral maupun moril berupa sembako, obat-obatan dan lainnya. (03/12/25)
Saat dimintai keterangan Muhammad Mas'ud Silalahi., S.Sos mengatakan bahwa sikap pemerintah itu mesti lebih peka, peduli dan faham terhadap keadaan Negara dan Masyarakatnya.
Lanjut Mas'ud kalau cuma memberikan bantuan logistic, subsidi dan perbaikan infrastruktur itu sudah hal yang biasa, akan tetapi sebenarnya bukan hanya itu yang di inginkan oleh masyarakat kita. Karena masyarakat juga butuh jaminan keamanan dan keselamatan pada nyawanya, nyawa anak istri dan cucu keturunannya sebagai warga negara yang ta'at membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia.
Mereka juga pengen alam yang mereka sangat jaga kelestariannya itu di lindungi oleh hukum, norma dan moralitas para pemangku jabatan. Jangan sesuka hatinya aja pemilik modal (korporasi - kapital) menggunduli hutan, mengorek minyak bumi, menambang emas dst dengan membrutal demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tapi membawa dampak negatif dan kebinasaan bagi kampung halamannya. Tegas Mas'ud dengan nada yang geram
Saya selaku aktifis sosial dan politik meminta agar Pemerintah membuka mata, membuka telinga dan menggunakan nurani yang terdalam untuk melihat, mendengar dan merasakan penderitaan rakyatnya jauh lebih dekat lagi. Ujarnya
Pemerintah harus memiliki solusi kongkrit dengan kondisi yang hari ini sedang melanda Sumatera, masyarakat disini sedang tidak baik-baik saja. Itu karena apa, cuaca alam (?) oh saya pikir Pemerintah sudah lebih tahu jawabannya jika mereka membuka mata, telinga dan hatinya untuk masyarakatnya. Terang Aktifis Sosial dan Politik Sumut
Saya meminta dengan sangat tegas kepada "Pemerintah Pusat" dan "Aparat Penegak Hukum (APH)" agar mengusut tuntas dan menyeret perusahaan-perusahaan dan atau perorangan yang dengan rakus, tamak serta serakahnya dia merusak lingkungan, alam, dan bumi Nusantara ini hanya demi keuntungan yang besar bagi dirinya, keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Pungkas MMS
(red)
