radar hukum.site - MALANG [01/11/25] Yayasan Rumah Harmoni Cendikia (RHC) yang dipimpin oleh Ahmad Fajar, menjadi tuan rumah pelaksanaan forum diskusi aktual dengan tema "Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Penguatan Tata Kelola Dapur dan Pengawasan Mutu Pangan Lokal". Forum ini dihadiri oleh Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Drs. H. Kahar Muzakir dalam hal ini di wakilkan oleh Staff Khusus Pimpinan MPR-RI Muhammad Wahyu Wibisono, serta berbagai pihak terkait, termasuk Kabag Kesekretariatan Pimpinan MPR=RI Ahmad Azhari, Perwakilan Ahli Gizi Faris Chamim Udien, Perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember Jawa Timur, Dosen, Kepala Dinas Kota Malang dr. Husnul Muarif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Suryadi, S.P,d., M.M dan Kabupaten Malang H.M Fakih , Regia Achmad Wicaksana, S.Sos Ketua Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Jatim, serta mitra para mitra dapur MBG maupun peserta diskusi lainnya yang turut hadir dalam kegiatan tersebut yang berlokasi di Perumahan Permata Jingga Kec. Lowok Lawu Kota Malang.
Dalam sambutannya, Muhammad Wahyu Wibisono menyampaikan pentingnya meningkatkan kualitas dan efektivitas program makan bergizi gratis melalui penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal. "Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien," ujar Muhammad Wahyu Wibisono.
Sementara itu, Bapak Ahmad Fajar, selaku ketua yayasan Rumah Harmoni Cendikia, menyampaikan bahwa forum diskusi ini merupakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis. "Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan strategi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program makan bergizi gratis di Indonesia," kata Ahmad Fajar.
Dalam forum ini, narasumber dan peserta forum diskusi membahas strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program makan bergizi gratis melalui penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal. Mereka juga berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kualitas makanan bergizi gratis dan memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
"Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien," ujar Muhammad Wahyu Wibisono dalam sambutannya.
Suryadi sebagai anggota DPRD Fraksi Golkar Kota Malang juga mengatakan bahwa, kami sebagai wadah aspirasi masyarakat tentu akan mendukung dan membantu berjalannya program pemerintah pusat. Sebab, sebelumnya kami tidak mengetahui secara detail tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Program ini bersifat top-down bukan button-up, sehingga kami sebagai dewan hanya dapat mengawasi, memantau, dan mengawal agar anak-anak kita atau siswa dapat terpenuhi gizinya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung dari Bapak Presiden kita agar dapat di pastikan program ini berjalan lebih efektif dan efesien.
H.M. Fakih, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar, menambahkan bahwa kami anggota DPRD di Kabupaten Malang siap membantu mengawal program ini. Ia juga menekankan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini diwajibkan memiliki perizinan yang lengkap, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), sertifikat halal, Uji Laboratorium kelayakan air untuk konsumsi, serta sertifikat ahli juru masak/chef dan lain-lain yang harus dimiliki oleh SPPG sebelum beroperasi.
Dari Dinas Kesehatan Kota Malang juga turut andil dalam diskusi ini mengenai SLHS yang sudah di paparkan oleh bebera narasumber sebelumnya. "Kami siap membantu berjalannya program pemerintah yang langsung berlandaskan perpres, serta kami terbuka kepada siapapun yang dayang mau konsultasi, kemudian terkait perizinan SLHS tadi dan sebagainya, dan ini sudah saya sampaikan saat pertemuan koordinator di kota malang lalu saya info kepada Korwil Kota Malang Mas Atoilah. Ujar dr. Husnul Muarif dengan tegas"
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah dan masyarakat kurang mampu. Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kualitas makanan yang tidak sesuai standar, pengawasan yang kurang efektif, dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi Program MBG, Regia Achmad Wicaksana sebagai ketua GNI Jawa Timur dan peserta mengatakan bahwa, perlunya dilakukan penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
- Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur implementasi Program MBG, termasuk standar kualitas makanan, pengawasan, dan evaluasi.
- Pengawasan Mutu Pangan: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan mutu pangan lokal yang digunakan dalam Program MBG untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi.
- Pelibatan Masyarakat: Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait implementasi Program MBG, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- Pengembangan Kapasitas: Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Program MBG, termasuk petugas kesehatan, guru, dan pengelola dapur.
- Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi Program MBG untuk memastikan bahwa program ini mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal, Program MBG dapat meningkatkan kualitas dan efektivitasnya dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia." Tambah pria yang akrab di sapa Regi Ketua Generasi Negarawan Indonesia Prov. Jawa Timur
Adapun hal yang satu lagi saya sarnkan adalah hari ini kurangnya membangun koordinasi, sinkronisasi antara stake holder yang terkait dari Mitra, Yayasan, SPPI, Pemerinntah Derah maupun yang terlibat dalam program ini. "Tutupnya.
0 Komentar