masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE | Jakarta, 14 Agustus 2026. Pidato kenegaraan Presiden dalam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI bertema 81 Tahun Indonesia Merdeka Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dinilai membawa optimisme baru bagi arah pembangunan bangsa. Seorang Guru Besar Ilmu Politik yakni Prof. Ganjar Razuni, menegaskan bahwa pidato tersebut membuktikan komitmen nyata pemerintah menjalankan prinsip klasik yang tetap relevan sepanjang zaman, yaitu “Salus Populi Suprema Lex Esto”, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Ia menyebut capaian kedaulatan pangan sebagai bukti konkret keberhasilan pemerintah menerjemahkan prinsip itu ke dalam kebijakan nyata. Harga pupuk yang berhasil ditekan turun disertai stok yang semakin melimpah menegaskan bahwa distribusi pangan nasional kini berjalan jauh lebih efektif, sekaligus mempercepat tercapainya misi swasembada pangan yang selama ini diperjuangkan. Ia juga mengapresiasi terobosan bahan bakar B50 yang berhasil menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah, sebuah pencapaian besar yang menurutnya layak diapresiasi publik. Keberhasilan ini disebutnya tidak lepas dari kerja solid jajaran menteri, terutama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang piawai menerjemahkan visi presiden menjadi kebijakan yang konkret dan tepat sasaran. Atas dasar itu, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah progresif Presiden Prabowo dalam mengawal program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat.
Soal mengenai program Makan Bergizi Gratis, Prof. Ganjar Razuni memberi apresiasi khusus atas keberanian pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk keputusan menutup sekitar 501 dapur penyedia yang dinilai belum memenuhi standar. Baginya langkah tegas ini justru membuktikan keseriusan pemerintah menjaga kualitas dan keberlanjutan program demi masa depan sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai program ini sangat strategis untuk terus diperkuat, mengingat masih besarnya tantangan literasi dan numerasi anak bangsa yang mana IQ hanya sebesar 66-70 dibanding standar internasional, sehingga penguatan gizi dan pendidikan sejak dini menjadi investasi mendesak agar generasi mendatang mampu bersaing di kancah global. Karena strategisnya program ini, ia mendorong agar Makan Bergizi Gratis segera ditetapkan dalam undang undang sehingga terjamin secara konstitusional dan terus berlanjut lintas pemerintahan. Ia berharap program ini dipadukan dengan Sekolah Rakyat sehingga bersama sama membentuk fondasi kokoh pembangunan karakter bangsa yang berkelanjutan.
Di bagian akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan pentingnya pemerintah terus berpegang teguh pada prinsip salus populi suprema lex esto dalam menuntaskan persoalan bangsa yang selama ini tertunda. Ia menilai pidato Presiden kali ini membawa nada optimisme baru, karena persoalan lama itu kini dinyatakan mulai diselesaikan secara nyata, bukan lagi sekadar janji. Perubahan nada ini menurutnya menjadi sinyal kuat keseriusan dan keberanian pemerintah membenahi persoalan struktural bangsa.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih erat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk membuka lebih luas kanal aspirasi bagi generasi muda seperti Gen Z dan milenial. Ia mengingatkan bahwa sekitar tujuh puluh lima persen penduduk Indonesia saat ini adalah generasi muda, mulai dari Gen Z hingga generasi Alfa, yang kelak akan memegang kendali kepemimpinan bangsa. Kesadaran inilah yang menurutnya tercermin kuat dalam perhatian Presiden Prabowo terhadap penguatan pendidikan, khususnya melalui Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.
Pandangan optimistis ini menambah semangat dalam diskursus publik pascapidato kenegaraan, sekaligus menegaskan bahwa dukungan akademik terhadap kebijakan pemerintah yang tepat sasaran adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat dan konstruktif. Di tengah perayaan 81 tahun kemerdekaan, harapan besar disematkan agar semangat kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya manusia terus dijaga dan diperkuat, bukan sekadar sebagai capaian seremonial, melainkan sebagai fondasi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (Red)
