• Jelajahi

    Copyright © RADAR HUKUM
    Best Viral Premium Blogger Templates
    banner

    Aktifis Sosial-Politik: Kasus Dugaan Keracunan MBG di Tanah Karo Harus Diselidiki Secara Terbuka

    MMS
    Minggu, 16 Agustus 2026, Agustus 16, 2026 WIB Last Updated 2026-08-16T12:06:20Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    RADARHUKUM.SITE | TANAH KARO - Kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan pelajar setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian dari Aktivis Sosial-Politik, Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos.

    Saat ditemui wartawan, Muhammad Mas'ud Silalahi mengatakan bahwa kasus tersebut harus disikapi secara serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

    Menurutnya, yang paling penting saat ini bukan mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi.

    “Saya kira kasus ini harus diselidiki secara profesional dan terbuka. Jangan langsung menyalahkan pihak tertentu sebelum hasil pemeriksaan keluar,” ujar Muhammad Mas'ud Silalahi. Minggu, (16/8).

    Ia mengatakan, program MBG pada dasarnya merupakan program yang baik karena bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

    “Programnya bagus. Kita semua tentu berharap MBG berhasil. Tetapi karena yang menerima makanan ini anak-anak, maka faktor keamanan dan kebersihan makanan harus menjadi perhatian utama,” katanya.

    Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut.

    “Apakah masalahnya dari bahan makanan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan, atau distribusi? Semua itu harus diperiksa. Jangan berdasarkan dugaan,” ujarnya.

    Jangan Berhenti pada Pencopotan Kepala SPPG

    Muhammad Mas'ud juga menanggapi informasi mengenai pencopotan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

    Ia menilai tindakan administratif boleh saja dilakukan apabila memang diperlukan, tetapi persoalan tidak boleh berhenti sampai di sana.

    “Kalau memang ada kesalahan, tentu harus ada evaluasi. Tapi jangan hanya satu orang yang dicopot kemudian dianggap masalah selesai,” tegasnya.

    Menurut dia, pemerintah harus melihat seluruh proses pelaksanaan MBG.

    “Mulai dari bahan makanan datang, siapa yang menerima, bagaimana menyimpannya, bagaimana memasaknya, siapa yang melakukan pengecekan, bagaimana makanan dikemas dan bagaimana makanan itu sampai ke sekolah. Semua harus diperiksa,” katanya.

    Ia khawatir jika hanya satu orang yang diberikan sanksi sementara kelemahan sistem tidak diperbaiki, kejadian yang sama bisa kembali terjadi.

    Jangan Jadikan Dugaan Sebagai Kesimpulan

    Muhammad Mas'ud juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab dugaan keracunan.

    Termasuk mengenai informasi yang mengaitkan kejadian tersebut dengan menu ikan dencis.

    “Kalau masih dugaan, ya katakan dugaan. Jangan langsung disebut sebagai penyebab sebelum ada hasil laboratorium,” katanya.

    Menurutnya, hasil pemeriksaan laboratorium harus menjadi dasar utama dalam menentukan penyebab kejadian.

    “Kalau memang terbukti ada kontaminasi, sampaikan kepada masyarakat. Kalau ternyata penyebabnya bukan dari makanan tersebut, juga harus dijelaskan. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas,” ujarnya.

    Orang Tua Berhak Mendapat Kepastian

    Muhammad Mas'ud mengatakan, kekhawatiran para orang tua sangat wajar.

    “Bayangkan orang tua mengantar anaknya ke sekolah dengan harapan anaknya mendapatkan makanan bergizi. Kemudian mendapat kabar anaknya sakit setelah makan. Tentu orang tua panik dan khawatir,” katanya.

    Karena itu, menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka.

    “Jangan sampai masyarakat hanya mendengar informasi yang sepotong-sepotong. Pemerintah harus memberikan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar seluruh pelajar yang mengalami gangguan kesehatan mendapatkan penanganan dengan baik.

    “Yang paling utama sekarang adalah kesehatan anak-anak. Mereka harus mendapatkan pelayanan dan perhatian yang baik,” katanya.

    Muhammad Mas'ud: Saya Tidak Menolak Program MBG

    Muhammad Mas'ud menegaskan bahwa kritik terhadap kasus tersebut bukan berarti dirinya menolak program MBG.

    “Saya bukan menolak MBG. Justru saya mendukung program ini. Saya ingin program ini berjalan dengan baik dan benar,” ujarnya.

    Menurutnya, program MBG akan mendapat kepercayaan masyarakat apabila pemerintah mampu memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman dan bergizi.

    “Jangan hanya berpikir berapa banyak makanan yang sudah dibagikan. Yang lebih penting adalah apakah makanan itu aman ketika sampai dan dimakan oleh anak-anak,” katanya.

    Minta Investigasi Dilakukan Sampai Tuntas

    Muhammad Mas'ud berharap pemerintah dan aparat terkait tidak berhenti pada penanganan awal saja.

    Ia meminta seluruh proses diperiksa secara menyeluruh.

    “Saya berharap kasus ini benar-benar diselidiki sampai tuntas. Periksa makanannya, periksa bahan bakunya, periksa dapurnya, periksa SOP-nya, periksa proses penyimpanan dan distribusinya,” katanya.

    Jika nantinya ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum, ia meminta agar pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai aturan.

    “Tapi jangan juga menghukum seseorang hanya karena tekanan masyarakat. Kita harus berdasarkan bukti,” ujarnya.

    Di akhir wawancara, Muhammad Mas'ud kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan drama dalam kasus tersebut.

    “Rakyat tidak membutuhkan drama. Rakyat membutuhkan kebenaran. Kalau memang ada kesalahan, katakan ada kesalahan. Kalau tidak ada, jelaskan juga kepada masyarakat. Yang penting semuanya berdasarkan fakta,” katanya.

    Menurutnya, kasus Tanah Karo harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan MBG di seluruh daerah semakin baik.

    “Anak-anak kita harus menjadi prioritas. Jangan sampai niat baik sebuah program justru menimbulkan masalah karena pengawasan yang lemah. Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkas Muhammad Mas'ud Silalahi.

    (Redaksi)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini