masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, MEDAN - Persatuan Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (PMPSU) mengecam keras dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap seorang warga sipil yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem berinisial AT. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan mencederai marwah lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan justru mempertontonkan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan etika.
Sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, setiap anggota DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjunjung tinggi hukum, menjaga etika, serta memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh mendapatkan toleransi hanya karena pelakunya memiliki jabatan politik.
Oleh karena itu, Persatuan Mahasiswa Peduli Sumatera Utara mendesak Dewan Pimpinan Partai NasDem Kota Medan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Medan berinisial AT apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut. Langkah ini penting guna menjaga kehormatan partai, mengembalikan kepercayaan publik, serta menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan dalam lembaga perwakilan rakyat.
PMPSU juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana.
Tegar Sianipar selaku Ketua Umum PMP-SU juga menyampaikan "Kami mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dijadikan alat untuk menunjukkan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pejabat publik menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, supremasi hukum, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara"
"PMPSU berpandangan bahwa anggota dewan yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil telah kehilangan legitimasi moral untuk mewakili rakyat. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka PAW merupakan langkah yang patut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan moral kepada masyarakat Kota Medan." Ucap Tegar dalam Agenda Konsolidasi
(Redaksi)
