masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, Medan - Polemik pembangunan menara telekomunikasi milik PT Protelindo kembali mencuat di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Perusahaan tersebut sebelumnya kerap dihadapkan pada persoalan perizinan, penolakan warga, hingga sengketa lokasi pembangunan di berbagai wilayah.
Di Kota Medan, warga pernah menuntut pembongkaran menara milik PT Protelindo karena dinilai terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Utara, menara perusahaan tersebut sempat disegel akibat persoalan perizinan. Penolakan serupa juga terjadi di Kabupaten Padang Lawas, di mana warga mempertanyakan legalitas serta aspek keselamatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Persoalan serupa kembali terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penyegelan terhadap menara telekomunikasi PT Protelindo yang berlokasi di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, pada Jumat (5/6/2026). Penyegelan dilakukan karena menara tersebut diduga belum mengantongi izin serta memicu konflik di tengah masyarakat setempat.
Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan yang melibatkan PT Protelindo di Sumatera Utara, khususnya terkait perizinan dan respons penolakan dari masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Hukum dan Pemantau Kebijakan Publik Sumatera Utara, Husin Tambunan menilai persoalan pembangunan menara telekomunikasi yang melibatkan perusahaan tersebut kerap berulang di berbagai daerah di Sumut.
Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap PT Protelindo sebagai mitra pelaksana pembangunan menara telekomunikasi, karena dinilai sering menimbulkan polemik serta keresahan di tengah masyarakat.
“Protelindo ini perlu dievaluasi sebagai pelaksana karena kerap menimbulkan polemik di Sumut,” ujar Husin
Ia menambahkan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat yang terus muncul di lapangan.
Husin juga menyinggung latar belakang Menteri Komunikasi dan Digital yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, sehingga diharapkan lebih peka terhadap aspirasi masyarakat daerah.
(Redaksi)
