masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE – KOMITMEN Pemerintah Kabupaten Alor menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan kembali ditegaskan Melalui Pelatihan Esensial Modul Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)_ bagi Kelompok Kerja Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Kabupaten Alor.
Kegiatan ini telah berlangsung di Hotel Simfoni Kalabahi, Rabu (17/6/2026), dibuka resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, S.Sos, M.Si.
Kegiatan Pelatihan dilakukan selama 2 hari ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov NTT, Pemkab Alor, dan WWF Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas Pokja agar pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan berkelanjutan.
Melki Bely menyebut EAFM penting untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan kelestarian laut.
"Alor merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi dan berkualitas. Oleh sebab itu, penerapan EAFM merupakan langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," ucapnya.
Dijelaskan bahwa EAFM tidak hanya fokus pada stok ikan, tapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat dan tata kelola yang baik. Dengan begitu, manfaat perikanan bisa dirasakan sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Pemkab Alor telah menerbitkan SK Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan 2025–2029. Pokja ini terdiri dari 5 bidang kerja dengan anggota dari OPD, DPRD, LSM, akademisi, hingga mitra seperti WWF.
Manfaat dari pelatihan adalah untuk membekali peserta dengan konsep dasar EAFM dan simulasi penilaian indikator di 3 domain: ekologi & sumber daya ikan, sosial ekonomi, serta tata kelola. "Melalui simulasi penerapan dan analisis EAFM yang dilakukan dalam pelatihan ini, saya berharap dapat menghasilkan pembaruan nilai EAFM Kabupaten Alor sebagai gambaran terbaru kondisi pengelolaan perikanan pada masing-masing domain penilaian," katanya.
Dia mengapresiasi WWF dan LSM mitra yang selama ini mendampingi Pemda dan nelayan lewat program pemberdayaan dan pendampingan. Pemkab Alor menargetkan lewat pelatihan ini terbangun pemahaman, komitmen, dan sinergi kuat seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan perikanan Alor yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,"ujar Melky Bely
Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap EAFM. Dia menilai pengelolaan laut butuh kolaborasi kuat karena ekosistem pesisir Alor menghadapi banyak tantangan.
"Kami mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat dengan seluruh sektor terkait. Sebab perhatian kita tidak hanya tertuju pada persoalan deforestasi di daratan, tetapi juga pada kondisi ekosistem laut yang saat ini menghadapi berbagai tantangan," kata Paulus. Sebagai daerah kepulauan dengan 15 pulau, Alor punya potensi besar di perikanan dan wisata bahari yang sudah dikenal nasional hingga internasional. Dia menyoroti kontribusi sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata terhadap PAD masih relatif rendah. "Dalam berbagai kesempatan diskusi, kami melihat bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata masih perlu terus dioptimalkan. Buche Brikmar berharap pelatihan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah efisiensi anggaran,"katanya..
(TIM)
