masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, LABUHANBATU — Komandan Kodim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav. Hanung Kaptiaji membantah adanya dugaan potongan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wilayah Labuhanbatu Raya. Jumat 22 Mei 2026.
Hanung menegaskan, seluruh pelaksanaan program dilakukan sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan merupakan bagian dari upaya mengawal program Presiden Republik Indonesia di daerah.
“Kami hanya menjalankan amanah perintah Bapak Presiden agar dapat mengawal program-program Bapak Presiden,” ujar Hanung saat dikonfirmasi awak media.
Terkait persoalan anggaran, Hanung menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan Kodim. Menurutnya, pembiayaan program berada pada kapasitas PT Agrinas dan pihak perbankan Himbara sebagai pemberi modal.
“Terkait anggaran juga itu kapasitas Agrinas dan dimohonkan kepada Bank Himbara sebagai pemberi modal,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme transparansi anggaran telah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak koperasi dan pemerintah desa setempat.
“Transparansi anggaran juga dilakukan dan dihadapkan langsung antara pihak koperasi dengan pihak desa,” tambahnya.
“Kami juga membuka ruang kepada seluruh masyarakat yang merasa ada kekeliruan atau keberatan agar dapat menyampaikan langsung ke Makodim 0209/LB. Hal ini sebagai bentuk keterbukaan informasi agar persoalan yang ada tidak berkembang menjadi isu negatif di tengah masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari salah seorang pengurus Kopdes Merah Putih, pembangunan gedung koperasi di wilayah Labuhanbatu Raya disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp900 juta untuk setiap unit bangunan.
Atas kondisi tersebut, sejumlah kalangan meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan program, termasuk terhadap pihak pelaksana seperti PT Agrinas serta Kodim 0209/Labuhanbatu.
Permintaan audit tersebut muncul sebagai bentuk dorongan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (red)
