masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, Mandailing Natal, 21 April 2026 — Longsor kembali menutup total jalur lintas Panyabungan–Natal di titik Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Akses vital penghubung pesisir barat Mandailing Natal kini lumpuh total. Aktivitas masyarakat terhenti, distribusi barang terganggu, dan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan ikut terhambat.
Yang menjadi sorotan serius, kondisi ini bukan kejadian insidental, melainkan pola berulang yang telah lama terjadi tanpa penyelesaian konkret. Jalur ini sejak lama dikenal sebagai titik rawan longsor, namun hingga hari ini tidak terlihat adanya langkah strategis, permanen, dan terukur dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di tengah situasi darurat, masyarakat kembali dipaksa bergantung pada kemampuan sendiri. Tidak tampak respons cepat yang signifikan, tidak tersedia alat berat secara memadai, dan tidak ada kejelasan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Negara, dalam konteks ini pemerintah provinsi, dinilai absen di saat paling dibutuhkan.
Sekretaris Generasi Muda GRIB Jaya Kabupaten Mandailing Natal, Alfin Sahani , menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana semata, melainkan sebagai kegagalan tata kelola infrastruktur.
“Setiap tahun, setiap hujan deras, titik ini kembali lumpuh. Ini bukan kejadian baru, ini kegagalan yang dipelihara. Ketika pemerintah tahu ini titik rawan, tetapi tidak ada langkah pencegahan yang serius, maka ini bukan lagi kelalaian biasa—ini pembiaran yang sistematis,” tegas Alfin Sahani
Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pembangunan yang dirasakan masyarakat di wilayah pesisir barat Mandailing Natal.
“Masyarakat tidak butuh janji atau narasi pembangunan. Mereka butuh jalan yang bisa dilalui. Ketika akses utama lumpuh berulang kali tanpa solusi, itu menunjukkan bahwa ada wilayah yang seolah tidak menjadi prioritas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Generasi Muda GRIB Jaya menilai bahwa lambannya respons dan nihilnya solusi permanen berpotensi memperdalam dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan tersendat, harga kebutuhan pokok berpotensi naik, dan mobilitas warga menjadi terisolasi.
Peristiwa ini sekaligus mempertegas bahwa persoalan infrastruktur di jalur Panyabungan–Natal bukan lagi isu teknis, melainkan persoalan keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses dan konektivitas.
Generasi Muda GRIB Jaya Kabupaten Mandailing Natal menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh terus dinormalisasi sebagai “risiko alam”, sementara akar persoalan dan tanggung jawab penanganannya dibiarkan tanpa arah yang jelas.
(Redaksi)
