masukkan script iklan disini
radarhukum.site Binjai — Perlakuan tak humanis kembali dipertontonkan ke publik. Sejumlah pedagang kecil yang berjualan di sepanjang Jalan Sudirman menjadi sasaran tindakan kasar dan terkesan semena-mena oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai, sekitar pukul 14.30 WIB, hari ini. Senin, (26/01/26).
Dalam rekaman awak media, terlihat beberapa pedagang dipaksa mengemas dagangan dalam kondisi panik. Anak-anak yang menunggu orang tuanya ikut menangis ketakutan. Padahal, sebagian pedagang mengaku mencari nafkah harian untuk kebutuhan makan keluarga. Ironisnya, di titik lain pada ruas jalan yang sama, ada pedagang yang dibiarkan tetap buka tanpa penertiban. Situasi ini memunculkan dugaan tebang pilih dan praktik penertiban yang tidak konsisten.
“Kalau mau menertibkan, tertibkan semua. Jangan yang kecil digusur, yang kuat dibiarkan,” ucap salah satu pedagang dengan suara bergetar, menahan amarah sekaligus ketakutan.
Perlakuan tersebut bukan hanya menyisakan luka psikologis, tapi juga menampar rasa kemanusiaan publik Binjai. Kota ini seharusnya menjamin ruang hidup ekonomi rakyat kecil, bukan justru mempermalukan mereka di ruang publik.
Warga Mulai Bertanya: Pol PP Untuk Ketertiban atau Kekuasaan?
Penertiban adalah hal lumrah dalam tata kelola kota. Tetapi ketika aparat penegak ketertiban justru bertindak tanpa etika, tanpa dialog, dan tanpa rasa, pertanyaan besar pun muncul: Pol PP bekerja untuk ketertiban atau untuk memamerkan kuasa?
Tindakan tersebut juga membuat publik kembali mengingat pernyataan Walikota Binjai, Amir Hamzah, yang beberapa kali menegaskan bahwa pedagang kecil harus diperlakukan humanis, mengingat dirinya sendiri lahir dari keluarga yang berjualan dan memahami susahnya ekonomi rakyat. Pernyataan itu seharusnya menjadi prinsip kultural pemerintahan Binjai dalam memperlakukan pedagang, bukan sekadar slogan.
HMI Cabang Binjai Melakukan Sikap
M. Dodi Setiawan Lbs, selaku Ketua HMI Cabang Binjai, mengecam cara-cara penggusuran yang mempermalukan rakyat kecil tersebut.
“Pol PP harusnya menjaga martabat rakyat, bukan menginjaknya. Pemerintah wajib hadir dengan pendekatan yang manusiawi, apalagi Walikota sendiri pernah menegaskan prinsip humanis karena berasal dari keluarga pedagang. Jangan sampai wajah pemerintah justru tampak beringas terhadap rakyat kecil,” tegas Dodi.
Dodi juga menegaskan bahwa HMI Cabang Binjai akan membawa persoalan ini ke ruang publik yang lebih luas, termasuk meminta Walikota mengevaluasi perilaku aparatur Satpol PP dan memanggil pimpinan instansi tersebut untuk menjelaskan motif dan SOP di balik tindakan kasar itu.
Seruan Terbuka ke Walikota & DPRD
HMI Cabang Binjai mendesak:
Walikota Binjai mengevaluasi total SOP penertiban Satpol PP;
DPRD Kota Binjai menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pedagang dan OPD terkait;
Penertiban dilakukan secara humanis, dialogis, dan berkeadilan;
Menghentikan praktik tebang pilih terhadap pedagang kecil;
Memastikan tidak ada tindakan represif dan intimidatif di lapangan.
“Rakyat kecil tidak lahir dari ruang kemewahan. Mereka lahir dari tekanan hidup. Karena itu mereka harus dihormati, bukan dipermalukan,” tutup Dodi.
