masukkan script iklan disini
radarhukum.site, Medan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial UINSU menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan penetapan *Uang Kuliah Tunggal (UKT) Golongan I* yang dinilai tidak mencerminkan asas keadilan sosial dan transparansi sebagaimana amanat pendidikan tinggi negeri.
Kabid PTKP HMI FIS UINSU, *Jahirun Manik*, menegaskan bahwa UKT Golongan I yang seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu justru menunjukkan banyak kejanggalan dalam proses penetapannya.
“Kami menilai penetapan UKT Golongan I di UINSU cacat secara moral dan administratif. Banyak mahasiswa yang secara ekonomi layak mendapatkan UKT rendah justru terbebani, sementara mekanisme verifikasi terkesan formalitas dan jauh dari realitas kondisi sosial mahasiswa,” ujar *Jahirun Manik*.
Menurutnya, UINSU sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seharusnya menjadikan *nilai keadilan, keberpihakan pada kaum lemah, dan transparansi* sebagai prinsip utama dalam kebijakan pendidikan, bukan sekadar menjalankan sistem administratif tanpa empati.
“Jika kampus Islam saja gagal membaca realitas kemiskinan mahasiswanya, maka patut dipertanyakan orientasi kebijakan UKT ini—apakah benar untuk mencerdaskan atau justru mempersulit akses pendidikan,” tegasnya.
*Jahirun Manik* juga menilai minimnya keterbukaan data dan ruang klarifikasi bagi mahasiswa memperlihatkan *ketidakseriusan pihak kampus dalam melibatkan mahasiswa sebagai subjek kebijakan*, bukan sekadar objek yang dibebani biaya.
Oleh karena itu, Kabid PTKP HMI FIS UINSU mendesak pihak rektorat UINSU untuk:
1. Melakukan *evaluasi menyeluruh* terhadap penetapan UKT Golongan I.
2. Membuka *mekanisme transparansi dan klarifikasi data ekonomi mahasiswa*.
3. Menjamin bahwa kebijakan UKT berpihak pada mahasiswa kurang mampu, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Kami tidak sedang mencari sensasi, tetapi memperjuangkan keadilan. Jika kebijakan UKT terus dibiarkan timpang, maka HMI akan berdiri di barisan mahasiswa untuk melakukan perlawanan intelektual dan gerakan moral,” tutup *Jahirun Manik*.
*Kabid PTKP Jahirun Manik* menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan kampus agar tetap berada pada jalur keadilan sosial dan nilai keislaman yang hakiki.
Kabid PTKP HMI FIS UINSU : Jahirun Manik
(Red. F. Lubis)
