masukkan script iklan disini
Binjai — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) menilai bahwa kepemimpinan Ketua DPRD Kota Binjai saat ini belum menunjukkan terobosan signifikan yang sepadan dengan momentum sejarah sebagai Ketua DPRD perempuan pertama di Kota Binjai.
Secara simbolik, capaian tersebut patut diapresiasi. Namun secara substantif, HMI melihat DPRD masih bergerak dalam pola yang konvensional, minim inovasi kebijakan, serta belum tampil sebagai lembaga yang progresif dalam merespons persoalan pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kebutuhan strategis masyarakat Binjai. Rabu, (7/1/26).
Kabid PTKP HMI Cabang Binjai, Yunita Rahmawati Rambe, menegaskan bahwa representasi perempuan dalam politik tidak boleh berhenti pada pencapaian jabatan semata.
“Menjadi perempuan pertama dalam jabatan strategis adalah momentum sejarah, tetapi sejarah hanya akan bermakna jika diiringi dengan keberanian gagasan dan keberpihakan nyata pada kepentingan publik. Kepemimpinan legislatif harus menghadirkan inovasi, bukan sekadar menjaga rutinitas,” ujar Yunita.
HMI menilai bahwa Ketua DPRD memiliki posisi strategis untuk mendorong DPRD sebagai pusat produksi ide dan penguatan fungsi pengawasan. Ketika fungsi tersebut berjalan tanpa visi yang jelas dan terobosan konkret, maka yang dirugikan adalah kualitas demokrasi lokal dan kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Yunita menambahkan bahwa kritik ini disampaikan sebagai bagian dari kontrol intelektual dan tanggung jawab moral mahasiswa.
“Sejarah tidak mencatat siapa yang pertama menduduki kursi kekuasaan, tetapi siapa yang mampu mengubah kursi itu menjadi alat perjuangan bagi rakyat,” tegasnya.
Melalui siaran pers ini, HMI Cabang Binjai mendorong Ketua DPRD Kota Binjai untuk keluar dari zona nyaman, memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara visioner, serta memimpin DPRD sebagai lembaga yang berani, kritis, dan inovatif.
HMI Cabang Binjai menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran kontrol sosial secara kritis dan konstruktif demi terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
HMI Cabang Binjai
Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP)
(red)
