masukkan script iklan disini
Ditulis Oleh:
Amin Wahyudi Harahap
Dinamika politik di tubuh Partai Golkar Sumatera Utara kembali mengingatkan kita bahwa konflik internal yang tidak diselesaikan dengan tuntas akan selalu menemukan jalannya untuk kembali.
Apa yang terjadi menjelang Musda Golkar Sumut tahun 2025 hari ini seolah menjadi refleksi dari polemik yang terjadi lima tahun lalu.
Pada tahun 2020, publik Sumatera Utara masih mengingat bagaimana Musda Golkar Sumut berlangsung panas hingga harus diulang.
Saat itu, internal partai terbelah tajam antara dua kubu besar, yakni pendukung Musa Rajekshah (Ijeck) dan Yasir Ridho Lubis.
Situasi ini bukan sekadar perbedaan pilihan, tetapi berkembang menjadi konflik struktural yang sempat membelah sejumlah pengurus teras.
Musda memang akhirnya menghasilkan kepemimpinan. Namun, luka politik yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar sembuh. Konsolidasi berjalan, tetapi tidak sepenuhnya mempersatukan.
Sebagian kader merasa tersisih, sebagian lainnya menyimpan kekecewaan. Konflik itu hanya diredam oleh waktu, bukan diselesaikan oleh kebijakan yang menyatukan.
Kini, pada 2025, menjelang Musda kembali digelar, sejarah seakan berulang dengan peran yang berbeda.
Musa Rajekshah dicopot dari jabatan Ketua Golkar Sumut dan bakal ditarik ke DPP. Keputusan ini memunculkan berbagai tafsir di kalangan kader dan publik, termasuk anggapan, apakah partai beringin itu sedang melakukan koreksi atas masa lalu ?
Di dunia Politik, peristiwa ini kerap disebut sebagai bentuk “karma politik”. Bukan dalam makna emosional, melainkan sebagai konsekuensi dari dinamika organisasi.
Ketika konflik tidak dituntaskan secara adil dan menyeluruh, partai akan menyimpannya sebagai catatan kolektif. Pada saat tertentu, catatan itu menjadi dasar evaluasi dan penataan ulang kepemimpinan.
Langkah DPP menarik Ketua Golkar Sumut ke pusat dapat dibaca sebagai upaya mencegah konflik lama kembali terulang. Golkar tampaknya tidak ingin Musda kembali menjadi ajang pertarungan yang menguras energi dan merugikan partai di mata publik, terutama menjelang agenda politik besar ke depan.
Kasus Golkar Sumut memberikan pelajaran penting bagi semua aktor politik daerah. Kemenangan yang tidak menyatukan hanya akan melahirkan masalah di kemudian hari.
Dalam politik, bukan hanya cara menang yang diperhitungkan, tetapi juga bagaimana merawat persatuan setelahnya.
Partai politik boleh bergerak maju, tetapi ingatan organisasi tidak pernah benar-benar hilang. Dan dalam banyak kasus, masa lalu yang diabaikan akan kembali hadir sebagai evaluasi yang tak terelakkan.
