masukkan script iklan disini
“Hampir satu tahun pemerintahan berjalan, namun belum terlihat terobosan yang menjawab kebutuhan publik; Pemerintah Kota Binjai wajib berbenah secara menyeluruh di seluruh sektor strategis.”
radarhukum.site, Binjai — M. Dodi Setiawan Lbs, Ketua Umum HMI Cabang Binjai
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai menyampaikan sikap dan pandangan kritis terhadap arah kepemimpinan Pemerintah Kota Binjai sebagai wujud tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa. Pernyataan ini merupakan refleksi pasca keikutsertaan Ketua Umum HMI Cabang Binjai dalam kegiatan Sekolah Pimpinan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
Sekolah Pimpinan PB HMI menegaskan bahwa kepemimpinan publik tidak dapat semata-mata diukur dari stabilitas birokrasi dan rutinitas administratif. Kepemimpinan sejati ditentukan oleh kemampuan menjawab persoalan struktural masyarakat, keberanian mengambil keputusan strategis, serta keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat.
Bertolak dari prinsip tersebut, HMI Cabang Binjai memandang bahwa arah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai hingga saat ini belum sepenuhnya menunjukkan karakter kepemimpinan transformatif. Pemerintahan memang berjalan, namun masih terjebak dalam pola normatif dan administratif yang minim terobosan, sehingga dampak kebijakan belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat luas.
Persoalan kepemudaan menjadi indikator paling jelas dari lemahnya orientasi pembangunan daerah. Pemuda belum ditempatkan sebagai subjek strategis pembangunan, melainkan lebih sering diposisikan sebagai objek kegiatan yang bersifat seremonial dan jangka pendek. Ruang partisipasi pemuda dalam proses perumusan kebijakan masih terbatas, sehingga potensi kepemimpinan, kreativitas, dan daya kritis generasi muda belum dikelola secara optimal.
Di sektor ekonomi rakyat, khususnya UMKM, pemerintah daerah dinilai belum mampu membangun ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan. Berbagai program yang ada masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan, seperti akses permodalan yang adil, pendampingan usaha yang konsisten, serta perluasan pasar. Ketika UMKM terus dihadirkan dalam narasi keberhasilan tanpa penguatan struktural yang nyata, maka kebijakan tersebut kehilangan makna substantif bagi pelaku usaha.
Bidang pendidikan pun menghadapi persoalan serupa. Kebijakan pendidikan daerah masih didominasi pendekatan administratif, sementara peningkatan kualitas mutu, pemerataan akses, serta pembentukan karakter dan kepemimpinan peserta didik belum menjadi fokus utama. Kondisi ini mencerminkan belum kuatnya komitmen pemerintah daerah menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang Kota Binjai.
Lebih lanjut, HMI Cabang Binjai menyoroti menguatnya persepsi publik bahwa orientasi kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berjarak dari kepentingan kelompok tertentu. Distribusi manfaat kebijakan yang tidak dirasakan secara merata berpotensi mencederai rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pemerintahan seharusnya berdiri di atas seluruh kepentingan rakyat, bukan tenggelam dalam kepentingan sempit yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
HMI Cabang Binjai juga menilai bahwa ruang dialog antara pemerintah daerah dengan mahasiswa dan masyarakat sipil masih belum dibangun secara sehat dan setara. Kritik sering kali dipersepsikan sebagai gangguan, bukan sebagai mekanisme koreksi. Padahal, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang siap diuji oleh kritik dan mampu mengelolanya sebagai energi perbaikan kebijakan.
Ketua Umum HMI Cabang Binjai, M. Dodi Setiawan Lbs, menegaskan bahwa sikap kritis ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. HMI hadir bukan untuk menyenangkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan agar kekuasaan tetap berjalan dalam rel keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Sebagai penutup, HMI Cabang Binjai menegaskan bahwa menginjak hampir satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai berjalan, sudah semestinya seluruh arah dan pola pemerintahan dievaluasi secara menyeluruh. Satu tahun bukan lagi fase penyesuaian, melainkan periode pembuktian. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai dituntut untuk segera melakukan pembenahan di seluruh sektor strategis tanpa terkecuali, mulai dari kepemudaan, pendidikan, penguatan UMKM, hingga tata kelola kebijakan daerah yang transparan dan berkeadilan.
HMI Cabang Binjai menilai bahwa selama hampir satu tahun pemerintahan berjalan, berbagai persoalan struktural masih belum tertangani secara serius dan cenderung berulang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya keberanian pemerintah daerah untuk melakukan koreksi arah kebijakan serta keluar dari pola kerja yang normatif dan seremonial. Apabila pembenahan lintas sektoral tidak segera dilakukan, maka pemerintahan berisiko kehilangan momentum dan kepercayaan publik.
Mahasiswa dan masyarakat tentu tidak akan tinggal diam menyaksikan stagnasi kepemimpinan. Dalam kerangka demokrasi, kesadaran kritis publik akan tumbuh secara alamiah sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, HMI Cabang Binjai menegaskan bahwa kritik ini harus dibaca sebagai peringatan intelektual agar Pemerintah Kota Binjai segera berbenah, membuka ruang partisipasi yang luas, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan.
(Red)
