• Jelajahi

    Copyright © RADAR HUKUM
    Best Viral Premium Blogger Templates

    1O Nov

    UMKM Terganggu Pungutan Parkir, KNPI Suarakan Nasib Pedagang, Mendukung Walikota Binjai Copot Kadishub

    REDAKSI
    Sabtu, 22 November 2025, November 22, 2025 WIB Last Updated 2025-11-22T13:22:12Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai melalui Ketua Caretaker, Ibrahim Bazhier Rafli, menilai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Binjai perlu dievaluasi serius. Bahkan, pihaknya mendorong Wali Kota Binjai untuk mencopot Harimin Tarigan dari jabatannya sebagai pimpinan Dishub.

    Menurut Ibrahim, kemajuan wajah Kota Binjai di bawah kepemimpinan Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi tidak terlepas dari ketegasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, ia menilai hal itu belum tercermin di lingkungan Dinas Perhubungan.

    “Kami melihat terlalu banyak persoalan yang timbul dalam masa kepemimpinan Kadishub saat ini. Ada beberapa poin krusial yang sudah kami kaji secara internal,” ujar Ibrahim.

    Salah satu persoalan yang disorot adalah keributan yang terjadi baru-baru ini antara pedagang kaki lima dan juru parkir di sekitar Lapangan Merdeka. Keributan itu dipicu adanya permintaan retribusi parkir kepada warga yang hanya berhenti sebentar untuk membeli dagangan UMKM.

    DPD KNPI Binjai juga menanggapi pernyataan Harimin Tarigan yang dikutip dari pemberitaan media, mengenai pemberlakuan retribusi terhadap seluruh kendaraan yang berhenti di tepi jalan umum sekitar Lapangan Merdeka.

    “Pernyataan tersebut dapat menjadi legitimasi bagi oknum jukir untuk melakukan pungutan liar. Ini berpotensi menimbulkan konflik dan meresahkan masyarakat,” tegas Ibrahim.

    Ia menambahkan adanya banyak laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar pada beberapa titik parkir di Kota Binjai, termasuk di Jalan Sudirman dan kawasan Lapangan Merdeka.

    “Dengan sejumlah masalah ini, kami menilai Kadishub gagal menjalankan amanah dan justru berpotensi mencoreng citra Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sedang serius membenahi tata kelola pemerintahan,” kata Ibrahim.

    Ibrahim menilai Dishub harus dipimpin sosok yang lebih kompeten dan mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

    “Untuk Binjai yang lebih baik, kami meminta Wali Kota segera mengevaluasi dan mencopot Kadishub dari jabatannya,” tutupnya.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini