masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyoroti pencalonan seorang mantan Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) sebagai Ketua Senat Unimed. HMI menilai proses tersebut perlu dikawal secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa jabatan-jabatan strategis di lingkungan kampus hanya berputar dalam lingkaran relasi dan jejaring kekuasaan yang sama.
Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Mhd. Farhan Abror, yang juga merupakan alumni Universitas Negeri Medan, menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola perguruan tinggi yang sehat, independen, transparan, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
“Kampus tidak boleh menjadi ruang reproduksi kekuasaan. Jabatan Ketua Senat bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah akademik yang menentukan arah kebijakan universitas. Pemilihannya harus didasarkan pada kapasitas, integritas, gagasan, dan rekam jejak, bukan karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tertentu,” tegas Farhan. (15/7).
Menurutnya, Ketua Senat memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah akademik, mengawal etika institusi, serta memastikan universitas tetap menjadi ruang demokrasi ilmiah. Oleh karena itu, proses pemilihannya tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memenuhi prinsip kepatutan etik, keterbukaan, dan rasa keadilan bagi seluruh sivitas akademika.
Farhan menilai, apabila jabatan-jabatan strategis di perguruan tinggi terus didominasi oleh figur atau jejaring yang sama, kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi publik bahwa regenerasi kepemimpinan akademik belum berjalan secara sehat. Hal ini juga berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap prinsip meritokrasi yang semestinya menjadi fondasi perguruan tinggi.
“Ketika posisi-posisi strategis terus berada dalam orbit relasi yang sama, publik tentu akan bertanya apakah meritokrasi benar-benar dijalankan atau hanya menjadi jargon. Universitas harus membuktikan bahwa setiap akademisi memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara adil dan terbuka,” ujarnya.
HMI Cabang Medan meminta seluruh tahapan pemilihan Ketua Senat Unimed dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, dan dapat diawasi oleh sivitas akademika. Setiap calon harus memperoleh kesempatan yang setara untuk memaparkan visi, gagasan, program kerja, serta komitmennya dalam menjaga independensi dan marwah perguruan tinggi.
Selain itu, HMI Cabang Medan menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral sebagai benteng objektivitas ilmu pengetahuan dan demokrasi akademik. Karena itu, setiap proses pengisian jabatan strategis harus bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun dominasi kelompok tertentu.
“Unimed adalah institusi publik yang mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kampus tidak boleh dipersepsikan sebagai ruang pewarisan pengaruh. Ketua Senat harus lahir dari proses yang bersih, transparan, demokratis, dan berkeadilan sehingga memperoleh legitimasi moral dari seluruh sivitas akademika,” tutup Farhan.
HMI Cabang Medan menegaskan akan terus mengawal proses pemilihan Ketua Senat Universitas Negeri Medan agar berlangsung sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan demokrasi akademik, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada kemajuan institusi.
“Kampus bukan warisan kekuasaan. Kampus adalah ruang meritokrasi, demokrasi akademik, dan tanggung jawab publik.”
(Redaksi)
