masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE | JAKARTA - Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali spirit of independence: berdaulat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, gagasan tersebut diterjemahkan melalui agenda ketahanan pangan, energi, ekonomi, pertahanan serta penguatan industri nasional. Arah kebijakan itu tercermin dalam RAPBN 2026 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.
Di sektor pangan, kedaulatan diarahkan agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh krisis global. Pemerintah menyatakan capaian swasembada pangan 2025 diraih lebih cepat dari target, sementara RAPBN 2026 mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan. Anggaran tersebut diarahkan pada peningkatan produktivitas, stabilitas harga, penguatan cadangan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. Ini adalah pendekatan food sovereignty yang menempatkan kemampuan memproduksi pangan sendiri sebagai fondasi kemerdekaan.
Kedaulatan juga harus hadir dalam energi dan industri. Pemerintah mendorong peningkatan produksi energi, percepatan transisi energi serta pengembangan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Pada saat yang sama, hilirisasi diarahkan agar sumber daya alam tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi menghasilkan added value, industri dan lapangan kerja di dalam negeri.
Secara ekonomi, fondasinya cukup kuat. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Angka ini menjadi modal untuk memperkuat economic resilience, tetapi pertumbuhan harus terus diterjemahkan menjadi produktivitas, pemerataan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Kedaulatan ekonomi berarti Indonesia bukan sekadar memiliki pasar besar, melainkan mampu menguasai rantai produksi dan menciptakan nilai di dalam negeri.
Pada akhirnya, spirit Proklamasi bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi memastikan kemerdekaan memiliki makna nyata dalam kehidupan rakyat. Kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pertahanan dan industri harus berjalan beriringan dengan pendidikan, kesehatan, pemerataan pembangunan dan kepastian hukum. Dengan prinsip Indonesia first yang tetap terbuka dalam kerja sama global, perjuangan hari ini adalah membangun bangsa yang mampu berdiri tegak, melindungi kepentingan nasional dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Redaksi)
