masukkan script iklan disini
RADARHUKUM.SITE, MEDAN 07 Juli 2026 - Gelombang demonstrasi yang terjadi di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan beberapa hari lalu bukan sekadar peristiwa lokal. Aksi yang dipicu kekhawatiran pegawai terhadap kondisi keuangan daerah sesungguhnya merupakan sinyal bahwa sejumlah pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat.
Peristiwa di Tidore seharusnya dibaca sebagai alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Persoalannya bukan hanya mengenai kemungkinan pemotongan tunjangan atau keresahan aparatur sipil negara, tetapi juga mengenai daya tahan sistem desentralisasi fiskal yang telah menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lebih dari dua dekade.
Sejak era reformasi, Indonesia memilih jalan desentralisasi dengan harapan daerah memiliki ruang untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Namun, di sisi lain, sebagian besar daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketika ruang fiskal nasional mengalami tekanan atau kebijakan efisiensi diberlakukan, pemerintah daerah ikut merasakan dampaknya.
Di sinilah persoalan mulai muncul. Banyak daerah memiliki kewajiban belanja yang bersifat tetap, terutama belanja pegawai dan pelayanan publik, sementara kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas. Ketika penerimaan tidak tumbuh sebanding dengan kebutuhan belanja, defisit menjadi sulit dihindari.
Namun demikian, tidak adil apabila seluruh beban dialamatkan kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, juga tidak tepat jika seluruh kesalahan dibebankan kepada pemerintah daerah. Krisis fiskal pada umumnya lahir dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari kapasitas pengelolaan keuangan daerah, struktur belanja yang kurang efisien, ketergantungan pada dana transfer, hingga dinamika kebijakan fiskal nasional.
Karena itu, pendekatan saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap desain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah harus berani melakukan reformasi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak produktif, meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan.
Peristiwa di Tidore juga menjadi pelajaran penting mengenai komunikasi publik. Dalam situasi fiskal yang sulit, pemerintah perlu menyampaikan kondisi keuangan secara terbuka, menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia, dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dapat mengurangi kepanikan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Ke depan, pemerintah pusat bersama DPR perlu mengevaluasi kembali formulasi transfer ke daerah dan mekanisme Dana Bagi Hasil agar lebih adaptif terhadap kondisi fiskal masing-masing daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah memerlukan pendampingan yang lebih kuat, bukan hanya dalam bentuk dukungan anggaran, tetapi juga peningkatan kapasitas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan optimalisasi pendapatan.
Indonesia membutuhkan desentralisasi yang tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan antara tanggung jawab dan kapasitas fiskal. Tanpa keseimbangan tersebut, berbagai daerah berpotensi menghadapi persoalan yang serupa dengan Tidore.
Peristiwa ini hendaknya menjadi momentum refleksi nasional. Hubungan fiskal antara pusat dan daerah perlu diperkuat agar tujuan utama desentralisasi—yakni pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat—dapat benar-benar terwujud. Jangan sampai tekanan fiskal yang tidak tertangani berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada akhirnya, Tidore bukan sekadar kisah tentang sebuah daerah yang mengalami tekanan anggaran. Tidore adalah cermin yang mengingatkan kita bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal Indonesia bergantung pada sinergi, tanggung jawab, dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Oleh: Hendra Hidayat
Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Utara
