masukkan script iklan disini
radarhukum.site Medan – Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia (PW Pemuda Muslim) Sumatera Utara dengan tegas mendesak Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mencopot dan mengevaluasi total pimpinan Rutan dan Lapas Tanjung Gusta Medan. Sabtu, (24/01/26).
Sekretaris PW Pemuda Muslim Sumut, Chaerul Umam Sinaga, S.Sos.I, menilai dugaan praktik ilegal yang terjadi di dalam rutan dan lapas sudah masuk kategori darurat integritas negara.
“Jika di dalam penjara masih bebas beredar narkoba, handphone, uang, dan kejahatan digital dikendalikan dari balik jeruji, maka yang rusak bukan hanya sistem pemasyarakatan, tapi wibawa negara,” tegas Chaerul.
Ia menyebut kondisi ini sebagai bukti bahwa negara sedang kalah di wilayah yang seharusnya paling dikendalikan negara.
“Penjara itu simbol kekuasaan hukum. Kalau di situ hukum bisa dibeli, maka kita sedang hidup dalam ilusi penegakan hukum,” katanya.
Chaerul juga menyoroti dugaan adanya perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu, termasuk kasus korupsi.
“Kalau napi bisa dapat fasilitas istimewa, maka yang miskin makin dihukum, yang berkuasa makin dimanjakan. Ini bukan pemasyarakatan — ini pemufakatan,” ujarnya keras.
PW Pemuda Muslim Sumut menuntut:
1. Audit independen nasional terhadap Rutan dan Lapas Tanjung Gusta.
2. Pencopotan pimpinan jika terbukti lalai atau bermain mata.
3. Penindakan pidana terbuka terhadap oknum petugas.
Pengawasan eksternal oleh publik dan masyarakat sipil.
“Kami ingatkan: rakyat tidak butuh drama pencitraan. Rakyat butuh keberanian negara. Jika pemerintah ragu bertindak, maka itu sama saja membiarkan kejahatan tumbuh di jantung hukum,” tambah Chaerul.
Ia menegaskan bahwa PW PMI Sumut akan terus melakukan kontrol sosial dan tidak akan diam jika hukum dipermainkan.
“Kami berdiri di sisi keadilan. Negara harus memilih: berpihak pada rakyat atau berpihak pada mafia,” tutup Chaerul Umam Sinaga, S.Sos.I.
(Red. TIM)
